Halaman:Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara.pdf/22

-5-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh kegiatan pembangunan di IKN […] termasuk dan tidak terbatas pada analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah akan menyiapkan lahan untuk perwakilan negara asing berdasarkan asas resiprositas dan perwakilan organisasi/lembaga internasional, termasuk memberikan insentif yang bersifat non-material untuk proses pemindahannya ke IKN […]. Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penetapan status Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di IKN […].

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pembatasan pengalihan hak atas tanah tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan terhadap kepemilikan tanah. Pemilik yang ingin menjual tanahnya