Halaman ini tervalidasi
-4-
| negara dan prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, arahan pemanfaatan ruang, serta konsep dasar rancangan kawasan dan rancangan kota, termasuk kawasan inti pusat pemerintahan. |
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
Pasal 8
- Dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di IKN […] dibentuk suatu Otorita IKN yang diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan fungsi sebagaimana pemerintahan daerah dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaannya.
Pasal 9
- Cukup jelas.
Pasal 10
- Ayat (1)
- Mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
Pasal 11
- Pengaturan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja termasuk mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Khusus IKN [...].
Pasal 12
- Termasuk lingkup fiskal nasional yang dikecualikan dari urusan pemerintahan yaitu kebijakan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 13
- Cukup jelas.
Pasal 14
- Cukup jelas.
Pasal 15
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Rencana Induk IKN menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN IKN.
- Ayat (1)
