Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
Pasal 46
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Masyarakat Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Adat menurut ketentuan Undang-Undang ini.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
semua istilah Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini
diundangkan, harus dimaknai sebagai Masyarakat Adat sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebelum
diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 49
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
