Halaman ini tervalidasi
- Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49Pelaku usaha Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa: - pajak daerah; dan
- retribusi daerah.
- Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 50- Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan untuk Pemanfaatan Panas Bumi Langsung; dan/atau
- pencabutan Perizinan Berusaha.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56- Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplorasi,
- Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau
- pencabutan Perizinan Berusaha.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59
160
