Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
penyusunan rencana pencapaian SPM pendidikan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM pendidikan;
penilaian kinerja pencapaian SPM pendidikan; dan
pelaporan kinerja pencapaian SPM pendidikan.
Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, keuangan negara, dan keuangan daerah.
BAB VIII PENDANAAN
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 12
Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi,
pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk
mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan
kepada APBN Kementerian Pendidikan Nasional.
Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi,
pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang
merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 13
Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan.
Menteri Pendidikan Nasional setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 14
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan SPM dalam Peraturan Menteri ini.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 15
Menteri Pendidikan Nasional melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan.
Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan di daerah masing-masing.
Bupati/walikota melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan di daerah masing-masing.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 16
Pelaksanaan SPM pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dalam kurun waktu transisi desentralisasi fiskal dapat dibiayai melalui APBN.
