Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah,
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -—
2018,
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 - 2034,
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 -
2025,
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031,
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2014-2034,