Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/136
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
- 136 -
rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
jumlah dakumen dan Bea Meterai yang dipungut serta jumlah dakumen dan Bea Meterai yang dibebaskan, berdasarkan objek Bea Meterai;
jumlah dokumen dan Bea Meterai yang dipungut berdasarkan cara pemungutan;
jumlah penyetaran Bea Meterai; dan
data lainnya terkait dengan pemungutan Bea Meterai.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
Nomor Objek Pajak;
sektor;
jenis/ subsektar;
data lokasi Objek Pajak;
data Wajib Pajak;
data luas bumi dan luas bangunan;
data pendapatan; dan
data lainnya yang terkait dengan kegiatan pengusahaan Objek Pajak.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
perhitungan Pajak Karban terutang;
perhitungan pengurang Pajak Karbon; dan
Pajak Karbon yang harus dibayar.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
nilai penjualan barang mengandung karbon;
dasar pengenaan Pajak Karbon; dan
Pajak Karbon yang dipungut dan disetor.
Pasal 165
Surat Pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laparan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
Dalam hal laparan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit aleh akuntan publik, Wajib Pajak harus melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit.
