31
Konperensi Denpasar sebagai kelanjutan Konperensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 20-24 Desember 1946, Irian Barat tidak diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Konperensi tersebut. Agaknya tanpa wakil dari Irian Barat dalam konperensi tersebut dimaksudkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar tidak merintangi niatnya untuk memisahkan Irian Baral dari Indonesia.
Berhubung dengan usaha Belanda untuk memisahkan wilayah Irian Barat dari Indonesia secara nyata dalam konperensi Denpasar yang berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 Desember 1946, para pejuang Irian Barat minta kepada Residen Van Eechoud agar ada wakil-wakil rakyat Irian Barat yang dikirim menghadiri konperensi tersebut. Akan tetapi permintaan itu ditolak, sehingga pada tanggal 12 Desember 1946 Marthen Indey, Corrinus Krey dan Nicolas Youwe mengirim telagram kepada H.J. Van Mook di Denpasar. Adapun isi telegram itu menyatakan agar Irian Barat tidak dipisahkan dari wilayah Republik Indonesia.
Dalam kaitan ini Frans Kaisiepo termasuk orang yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sebab wilayah Irian Barat tidak dimasukkan ke dalam Negara Indonesia Timur. Sehubungan dengan itu Frans Kaisiepo mengusulkan agar Irian Barat juga dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Sulawesi Utara.
Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 dilangsungkan Konperensi Meja Bundar di Den Haag Negeri Belanda. Delegasi Indonesia diketahui oleh Drs. Mohammad Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid Algadire, Delegasi Belanda diketahui oleh J.H. Van Maarseveen dan Delegasi UNCI diwakili oleh Critchley. Sedang Frans Kaisiepo menolok menjadi Ketua Delegasi Nederlands Nieuw Guinea ke Konperensi Meja Bundar, sebab ia tidak mau didikte untuk berbicara sesuai dengan keinginan Belanda, dan sebagai konsekwensi dari penolakan itu dalam periode tahun 1954-1961 ia ditugaskan di distrik-distrik terpencil seperti di Ransiki, Manokwari, Ayamu-Taminabuan, Sorong dan di Mimika, Fak-Fak.
Pada tahun 1961 sewaktu menjabat Kepala Distrik Mimika, Fak-Fak Frans Kaisicpo mendirikan partai politik yang bernama Irian Sebagian Indonesia (ISI). Tujuan partai ini adalah untuk menuntut
