Halaman:Pahlawan nasional Frans Kaisiepo.pdf/151

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

137

Kepala kepala Suku, Kepala Adat dari golongan Parpol/Ormas dari seluruh pendjuru dari Daerah Kabubaten tersebut berkumpul.

Ada jang datang dari Ilaga, Paniai, Mulia, Tigi, daerah sekitar Nabire ini berkumpul, makan bersama-sama, duduk bersama-sama dalam suasana damai tenteram, penuh rasa persaudaraan, kelihatan penuh rasa tanggung djawab akan tugasnja, sungguh hal seperti ini belum pernah terdjadi selama masa pendjadjahan dahulu.

Perlu saudara-saudara ketahui bahwa rakjat dari kedua Kabupaten Merauke dan Wamena jang seluruhnja berdjumlah 310 atau djiwa telah menjatakan tekadnja dan memutuskan dalam Sidang Dewan Musjawarah PEPERA untuk tetap merdeka didalam lingkungan Republik Indonesia dan tidak mau dipisahkan lagi dan apa jang selalu kita perdjuangkan bagi tetap utuhnja wilajah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendjadi suatu kenjataan jang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh Negara manapun didunia ini.

Ketika saja datang di Kabupaten ini saja melihat dimana-mana terpantjang Bendera Sang Merah Putih, didada saudara-saudara sekalian tersemat pula Sang Merah Putih. Dan ini semua menandakan bahwa saudara-saudara sekalian mentjintai Sang Merah Putih, dengan demikian mejakinkan saja bahwa saudara -saudara djuga mentjintai Republik Indonesia.

Hal ini dapat saja mengerti karena saudara-saudara tentu jakin bahwa hanja dalam Negara Republik Indonesia, maka kesedjahteraan dan kemakmuran rakjat dapat dipertjajakan.

Selama 6 tahun ini kita sekalian telah menjaksikan sendiri usaha-usaha dari Pemerintah Republik Indonesia dalam memadjukan rakjatnja.

Beribu-ribu guru sekolah diberikan kepada rakjat Irian Barat supaja Rakjat Irian Barat dapat bersekolah, bahkan sampai Sekolah Tinggi pun didirikan di Irian Barat ini.

Kepertjajaan Pemerintah Republik Indonesia benar-benar membesarkan hati kami, terutama dalam bidang pemerintahan jang menjerahkan djabatan dalam bidang Pemerintahan kepada Putra Daerah, sungguh tidak mungkin terdjadi pada masa pendjadjahan dahulu.