Selain itu NCB juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik sehingga memringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.
Ketiga, NCB merupakan proses gugatan terhadap aset (in rem). Hal ini berarti NCB hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB.[1] Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak terganggu dengan kondisi atau status dari si koruptor. Melihat seringnya para koruptor melarikan diri atau sakit dalam proses persidangan pidana korupsi di Indonesia, NCB merupakan suatu alternatif yang sangat menguntungkan proses pengembalian aset para koruptor.
Keempat, NCB sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.[2] Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang politically well-connected sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini NCB sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si koruptor sehingga political dan social cost dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir. Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau
~54~
