Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/47

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

laporan/aduan (The government should be authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say);

  1. Memberlakukan Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal. (Applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture):
  2. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya (Those with a potential legal interest in the property subject to forfeiture are entitled to notice of the proceedings):
  3. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal (A prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without reguiring them to file a format claim):
  4. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset in rem (A fugitive who refuses to retum to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings):
  5. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang

~40~