pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telepon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya.[1]
Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan[2].
- ↑ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- ↑ Saldi Isra, Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-idana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11, diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.
~16~
