Halaman:Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.pdf/135

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Hal tersebut terlihat dari uraian berikut ini.

  1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu United Nation Convention Against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances pada tahun 1988 dan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000 serta United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003. Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara.
  2. Pemerintah Inggris pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undang Proceed of Crime Act (POCA) yang antara lain mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2003, aparat penegak hukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta poundsterling atau setara dengan 4,387225 trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak pidana.


    ___________________
    225 Dengan kurs 18.749 Rupiah per Poundsterling Inggris pada tanggal 21 September 2007.


    ~128~