- Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Financial Action Task Force (FATF) Revised 40+9 Recommendations juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 3 menyebutkan “Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law”;
Sehingga berikutterdapat beberapa negara yang dapat dijadikan model dalam perampasan aset tindak pidanan yaitu:
1. Amerika Serikat
Criminal Forfeiture dan NCB di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas.¹⁷²
Sebelumnya telah diemukakan bahwa sebagai negara common law, penggunaan NCB di Amerika Serikat juga
¹⁷² Ibid. Dapat ditambahkan bahwa di Amerika Serikat, menurut Stefan D. Cassela, hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 (tiga) opsi, yaitu administrative forfeiture, civil forfeiture, dan criminal forfeiture. Dalam hal ini, civil forfeiture bukan bagian dari suatu kasus kriminal. Dalam kasus civil forfeiture, pemerintah merupakan bagian dari aksi sipil melawan properti itu sendiri (in rem). Lihat: Stefan D. Cassela, Asset Forfeiture Law in the United States, (New York,Huntington, 2006), hlm. 9 dan 15.
~111~
