Kedudukan istimewa jang diberikan terhadap daerah Kalimantan Barat, berdasar atas statuut daerah tersebut, pada hakekatnja adalah penggadaian daerah bagian Indonesia kepada Belanda imperialis. Walaupun demikian Belanda kurang berhasil dalam usahanja untuk memetjah-belah dan kemudian mendjadjah Indonesia kembali, sebagai dalam abad-abad jang lalu, karena perimbangan kekuatan dan kesedaran antara aliran unitarisme dan federalisme ternjata berat sebelah. Padahal daerah jang telah dikuasai Belanda itu, mereka tidak melihat adanja perubahan sikap dari umumnja sebagian kaum federalis, jang pendiriannja kadangkali berkisar-kisar atas pasang-surutnja perdjuangan Republik Indonesia.
Segenap aliran jang tergabung dalam apa jang dinamakan pemerintah federal sementara jang didukung oleh semua aliran jang tergabung dalam BFO kelihatannja tidak begitu kompak, jaitu setelah Belanda mengadakan tindakan agressie militer dan menawan pemimpin-pemimpin Republik. Keketjewaan itu, makin bertambah besar jaitu setelah mengetahui tentang konsepsi Belanda mengenai Negara Indonesia Serikat, karena negara ini akan mendjadi penampung bagi tentara Belanda, Darat, Laut dan Udara, sedang belandjanja harus dibajar sendiri oleh Pemerintah NIS.
Lama sebelum terdjadi peristiwa bersedjarah tentang pengakuan Kedaulatan
oleh Belanda terhadap Republik Indonesia Serikat, maka perkembangan politik dan situasi tanah-air berdjalan dengan amat tjepat sekali. Jang perlu ditjatat dalam beberapa perlintasan zaman itu, ialah tentang usaha-usaha pembangunan dari pihak Republik Indonesia dan penghantjuran dilain pihak oleh Belanda, sedang didaerah Kalimantan usaha Belanda untuk mendirikan „negara” Kalimantan belum mempunjai patokan jang pasti dan dapat dikatakan tidak berhasil sama sekali.
Dalam zaman federal pemerintah interimnja sudah dibentuk, tapi oleh pihak
Republik dianggap sebagai satu pelanggaran terhadap persetudjuan Renville,
maka Belanda dengan kawan-kawan bonekanja dengan „BFO”-nja sebagai
alat, merasa perlu mengirimkan Sultan Hamid dari Kalimantan Barat ke
Amerika Serikat buat turut memberikan suara kaum federalis dalam Dewan
Keamanan, djustru pada saat Dewan Keamanan sedang membitjarakan pertikaian Indonesia-Belanda. Dalam pertengahan dan achir tahun 1948 bagi Belanda merupakan puntjak daripada segala kegiatannja, apakah dalam tahun ini sudah dapat ketentuan jang memastikan tentang djalan politiknja jang dihadapkannja tidak kepada Republik Indonesia, akan tetapi djuga setjara tidak langsung kepada dunia internasional.
Daerah Republik Indonesia sedjak penandatanganan Renville adalah sebagai
satu daerah jang sempit dan terkepung, karena disekitarnja Belanda telah membentuk negara-negaraan Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Madura
dan Pasundan serta seluruh daerah pendudukannja, jang disertai pula dengan
tindakan-tindakan dilapangan militer, gentjatan sendjata, perhentian permusuhan, penarikan TNI, adalah merupakan saat-saat jang kritis dan tragis dalam sedjarah perdjuangan Republik Indonesia.
Tetapi meskipun demikian Republik Indonesia dan segenap kaum Republikein didaerah pendudukan masih sanggup untuk melandjutkan perdjuangannja, lebih-lebih setelah Republik ini mendapat beberapa pengakuan resmi dari negara-
73
