Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/352

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


(2) Usul perubahan dan tambahan termaksud dalam ayat (1), yang ditanda-tangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat diperbanyak dan disampaikan kepada Panitia Musyawarah dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

PasaI 149.

Panitia Musyawarah meneruskan usul perubahan dan tambahan tersebut dengan disertai pertimbangannya kepada rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang kemudian memutuskan, apakah usul itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan ataupun ditolak.

Pasal 150.

Semua hal yang tidak diatur dalam peraturan Tata-Tertib ini diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 151.

Peraturan Tata-Tertib ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Pasal 152.

Dengan ditctapkannya Tata-Tertib ini maka Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1966 (Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong No. 31/DPR-GR/IV/65-66) tidak berlaku lagi.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong da1am rapat Pleno terbuka ke-46 pada tanggal 17 Pebruari 1968.

Ketua,

ttd.

H.A. SJAICHU

358