Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/114

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat lain Komisi sebagai peninjau.

Pasal 23

(1) Dalam rapatnya yang pertama dalam satu masa-persidangan Komisi-komisi menetapkan seorang Ketua dan seorang atau lebih Wakil Ketua untuk masa-persidangan itu.

(2) Sebelum diadakan penetapan Ketua, rapat Komisi yang pertama dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua lama atau oleh seorang anggota Komisi yang tertua umurnya.

Pasal 24

Kewajiban Komisi-komisi ialah:

P e r t a m a:

Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap rancangan undang-undang, sesuai dengan bunyi pasal-pasal 43 sampai 51, yang masuk urusan Komisi masing-masing.

K e d u a :

  1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat;
  2. Membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Presiden dalam menjalankan undang-undang dan kebijaksanaannya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing.
  3. Mendengarkan suara rakyat (public hearing) dalam hal-hal yang massuk urusan Komisi masing-masing, antara lain dengan jalan memperhatikan surat-surat, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan;
  4. Mengadakan rapat kerja dengan Presiden untuk mendengarkan keterangannya atau mengadakan pertukaran-pikiran tentang tindakan-tindakan yang sudah atau akan dilakukan oleh Departemen-departemen yang bersangkutan;
  5. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usul-usul rancangan undang-undang atau usul-usul lain dan laporan-laporan tentang soal-soal yang termasuk urusan Komisi masing-masing;
  6. Mengusulkan kepada Panitia Permusyawaratan hal-hal untuk dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat;
  7. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Presiden;
113