Sejarah Daerah Bengkulu/Bab 8

BAB VIII

JAMAN KEMERDEKAAN (1945 ― 1975)

1. KEADAAN PEMERINTAHAN DAN KENEGARAAN.

1. Tumbuhnya Pemerintahan R.I. Di Bengkulu.

Sebelum pendudukan Jepang, daerah Bengkulu merupakan suatu Keresidenan yang terdiri dari daerah Kotapraja Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong ditambah dengan daerah Kerui, Tanjung Sakti dan Muara Sindang. Sesudah pendudukan Jepang dan masa Revolusi Bersenjata, Daerah-daerah Krui, Tanjjung Sakti dan Muara Sindang dimasukkan ke dalam Keresidenan Palembang dan Lampung.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, maka daerah-daerah seluruh Indonesia menanti Keputusan dari Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan diri dengan Negara Republik Indonesia yang merdeka. Didahului dengan Keputusan Presiden tanggal 20 September 1945, Sumatera dijadikan Propinsi dengan Mr. Teuku Mohammad Hassan sebagai Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang diberi kuasa penuh untuk mengurus segala sesuatu di Sumatera. Adanya Propinsi Sumatera ini, maka satu persatu daerah diberi tanggung jawab dan secara resmi pemerintahan di bawah kekuasaan Republik Indonesia mulai berjalan.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Gubernur Sumatera mengangkat Residen se- Sumatera , termasuk pula Keresidenan Bengkulu dengan Residennya Ir. Indracaya dan dilanjutkan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indo nesia) Keresidenan. Dengan adanya KNI ini maka Keresidenan Bengkulu sebagai daerah administrasi di beri hak mengatur rumah tangga sendiri, yang mendapat dukungan sepenuhnya dari KNI Keresidenan.

Pada tanggal 12 Oktober 1945, Residen Bengkulu mengangkat pegawai negeri yang diperlukan dan menyusun pemerintahan di daerah. Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan dari Gubernur Sumatera yang memberi kuasa penuh kepada Residen untuk mengangkat pegawai negeri. Dengan adanya pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah, maka dengan sendirinya roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Pegawai Negeri yang diangkat ini, kebanyakan diambil dari para pejuang yang sudah lama ikut mengabdikan diri di dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian Residen Ir. Indracaya diganti oleh Mr. Hazairin, sebagai Residen kedua antara bulan April 1946 sampai dengan ujung bulan Pebruari 1950.

Antara tahun 1947 - 1950 Keresidenan Bengkulu tetap sebagai daerah Administrasi dengan hak mengatur rumah tangga sendiri dan KNI mengalami perubahan menjadi DPR Keresidenan. Pembentukan DPR Keresidenan ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 12 April 1946 No. 8/m.g.s. yang menetapkan peraturan dasar untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat di tiap-tiap Keresidenan.

Pada masa ini Keresidenan Bengkulu pernah mencetak uang sendiri, sebagai biaya untuk mengatur perekonomian di daerah. Hal ini dilakukan mengingat hubungan dengan Pusat Pemerintahan sangat sulit. Walaupun uang yang dicetak hanya untuk Bengkulu, ternyata

sampai keluar daerah uang tersebut laku. Malahan daerah-daerah lain yang ada di Sumatera mencoba mencontoh dari Bengkulu unttuk mencetak uang sendiri. Uang yang dikeluarkan sendiri ternyata tidak membawa akibat apa-apa di dalam masyarakat.

2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Perwujudan Pemerintahan di Keresidenan Bengkulu, tidak lain karena adanya dukungan yang kompak dari Masyarakat Bengkulu sendiri. Pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, telah menggugah rasa Nasionalisme serta memperkokoh persatuan untuk mempertahankan Kemerdekaan itu. Peristiwa yang sangat penting itu segera tersebar di pelosok daerah Bengkulu. Sehari sesudah pernyataan Proklamasi Kemerdekaan, rakyat Bengkulu segera siap siaga untuk menjaga segala kemungkinan.

Dalam pergolakan Kemerdekaan di Keresidenan Bengkulu tidak banyak mengalami kesulitan. Sejak tersiarnya Jepang tekuk lutut kepada Sekutu, para pejuang didaerah Bengkulu sudah siaga untuk merebut kekuasaan dari Pemerintah Jepang. Akan tetapi para pejuang di daerah Bengkulu masih mentaati perintah dari pusat. Masa itu Pemerintah Jepang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi.
Satu persatu tentaranya ditarik dari daerah Bengkulu.

Sejak tersiarnya berita Proklamasi Kemerdekaan, maka untuk pertama kalinya Bendera Merah Putih dikibarkan oleh seorang pegawai pos, yang dikibarkan di depan Kantor pos itu juga. Pada saat itulah alam kemerdekaan telah memayungi bumi Bengkulu. Putra-putri daerah sejak saat itu sudah siap siaga untuk melatih diri, baik dalam bidang militer maupun dalam bidang Pemerintahan. Hal ini dilakukan mengingat masih tersiarnya bahwa Pemerintah Belanda akan memasuki daerah ini lagi.

Pada tanggal 4 Oktober 1945, Residen Bengkulu yang pertama Ir. Indracaya mengadakan rapat umum, sesuai dengan perintah dari Gubernur Sumatera. Rapat umum ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan Kemerdekaan yang telah dicapai oleh Indonesia. Rapat umum ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat, mereka selalu meneriakkan pekik merdeka.

Sekitar pertengahan tahun 1946, di Keresidenan Bengkulu telah diadakan Kongres Rakyat. Kongres Rakyat ini dihadiri oleh rakyat-rakyat yang Revolusioner. Sebagai hasil dari pada Kongres Rakyat itu adalah mereka menyadari untuk bersatu padu dan kompak menyatukan untuk mengganyang Kolonial Belanda. Ternyata tekad dari pada Rakyat Keresidehan Bengkulu ini berhasil. Keresidenan Bengkulu telah dipilih menjadi Pusat perjuangan untuk Sumatera melawan Kolonial Belanda.

Pada tanggal 26 Agustus 1947 telah terjadi Agressi I yang dilakukan oleh Belanda. Akan tetapi oleh karena Bengkulu dijadikan Pusat Perjuangan sehingga Belanda tidak dapat memasuki wilayah ini. Sebelum Agressi I terjadi Wakil Presiden Mohammad Hatta telah mengadakan kunjungan Kerja ke daerah Bengkulu.

Kunjungan kerja ini dilakukan sekitar bulan Juni 1947. Akibat dari kunjungan ini besar sekali pengaruhnya. Pada masa itu Bung Hatta sebagai Wakil Presiden dan berkedudukan sebagai Pemimpin rakyat, ternyata dapat mengikat pemimpin suku-suku untuk bersatu padu menghadapi Belanda. Dalam kunjungan ke Bengkulu dan dilanjutkan ke Kabupaten Rejang Lebong, Bung Hatta dapat melihat semangat juang dari rakyat-rakyat yang dilihatnya. Setiap kunjungan ke daerah Bung Hatta selalu mengadakan rapat umum untuk mengobarkan semangat juang mempertahankan kemerdekaan.

Berdasarkan Und8ng-Undang No. 10 tahun 1948 Propinsi Sumatera dipecah menjadi tiga Propinsi, yane terdiri dari Propinsi sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan. Pada tiap propinsi ini dijadlkan Pemerinthanan militer. Pertimbangan diadakannya daerah militer ialah bahwa situasi daerah dalam keadaan perang, instansi instansi Pemerintah terpisah - pisah. Sedangkan persoalan banyak yang harus dipecahkan dan diputuskan dengan cepat dan tegas. Teristimewa yang menyangkut Pertahanan. Pemerintah militer ini dibantu oleh para penasehat yang terdiri dari anggota-anggota DPD (Dewan Pertahanan Daerah), Badan eksekutif dan pemimpin-pemimpin rakyat.

Keresidenan Bengkulu yang masih termasuk di dalam Pemerintahan militer Propinsi Sumatera Selatan, dijadikan Pusat Komando Perjuangan daerah Sumatera Selatan. Pucuk Pimpinan pun beralih tempat ke Bengkulu. Waktu itu sebagai Gubernur Militernya adalah Dr. A.K. Gani. Sebagai Pusat perjuangan, maka waktu agressi kedua Belanda baru dapat memasuki Bengkulu sekitar bulan Januari 1949. Perang melawan Belanda, sehingga pertahanan Tentara kita mundur daerah selatan dan utara. Sebagai daerah penghabisan pertahanan di Kabupaten Bengkulu Selatan kedudukannya di dusun Fajar Bulan Kecamatan Masmambang dan Kabupaten Bengkulu berpusat di Tambang Emas Lebong Tandai. Daerah terakhir ini sangat dipertahankan mengingat emas yang ada dapat digunakan sebagai dana perjuangan melawan Belanda.

Belanda tidak dapat menembus pertahanan tentara, sehingga daerah-daerah itu oleh Belanda digunakan dengan cara membomi.
Tambang emas dan beberapa daerah hancur sedangkan sarana perhubungan memang sudah putus sama sekali. Hal ini akibat dari politik bumihangus.

Belanda menduduki Keresidenan Bengkulu sesudah kemerdekaan tidak sampai satu tahun. Karena pada akhir tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga pasukan Belanda ditarik kembali dari wilayah ini.

3. Sesudah Pengakuan Kedaulatan.

Sesudah pengakuan kedaulatan, Pemerintah Daerah Keresidenan Bengkulu menata kembali Pemerintahannya, yang sudah kocar kacir akibat perang di alam Kemerdekaan. Tindakan pertama adalah mengadakan inventarisasi pegawai negeri, mengingat pada waktu itu pegawai negeri banyak yang bergabung dengan tentara kita dan berjuang melawan Belanda.

Kepada mereka ditawarkan kembali untuk bekerja sedangkan bagi yang tidak kembali, mereka harus mengikuti dalam bidang kemiliteran.

Sejak tahun 1949, maka keresidenan Bengkulu telah beberapa kali ganti Residen, antara lain :

1. H. Hasan (tahun 1949 ― tahun 1953)
2. H. M. Hosein (1953 ― 1955).
3. M. Sorimuda Pohan (1955 ― 1958)
4. Rajamat (1958 ― 1960)
5. R. Abdullah (1960 ― 1962)
6. Nawawi (1962 ― 1964)
7. M. Ali Amin SH (1964 ― 1968).

Setelah mengalami Perang Kemerdekaan, maka Bengkulu mengalami kemunduran kemunduran di segala bidang. Akibat dari politik bumi hangus, beberapa prasarana produksi menjadi berantakan. Prasarana jalan menjadi rusak sama sekali. Untuk itu dalam tahap pertama, pemerintah daerah mengadakan rehabilitasi segala keperluan bagi masyarakat. Sedikit demi sedikit kehidupan masyarakat mulai diperbaiki.

Dengan pecahnya Pemberontakan G-30-S / PKI, maka pembangunan pun mengalami kemunduran lagi. Kegoncangan-kegoncangan terjadi, pergolakan di dalam masyarakat bergerak dengan cepat. Pemenuhan akan pembangunan pada masa itu tidak dapat menjamin untuk kemakmuran rakyat. Namun demikian Pemerintah Daerah dengan sekuat tenaga mengadakan perbaikan yang menyeluruh demi untuk kemakmuran rakyatnya.
Pada tahun-tahun ini juga masyarakat selalu digoncangkan oleh berbagai masalah, di antaranya yang paling pahit adalah adanya peristiwa pemberontakan PRRI. Adanya Pemberontakan ini juga sempat menggoncangkan kestabilan Pemerintahan. Dengan pemerintah yang tidak stabil ini maka pembangunan pada saat ini pun mengalami kemerosotan. Namun demikian rakyat sudah menyadari dan waspada terhadap aksi-aksi tersebut, sehingga pada waktu adanya kejadian itu masyarakat tidak merasa heran lagi.

Hal ini juga karena keadaan pemerintahan yang dikendalikan dari pusat tidak mengalami kestabilan dan adanya demokrasi liberal. Tumbuhnya demokrasi ini mengakibatkan

persaingan-persaingan yang tidak menentu. Pemerintahan pun sudah ramai untuk membentuk dan mengusulkan agar Eengkulu menjadi daerah Tingkat I, yang berotonomi penuh, tanpa bergantung kepada daerah Propinsi Sumatera Selatan.

1. Terbentuknya Pemerintah Daerah Tingkat I.

Di dalam buku Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu, dikatakan bahwa gagasan untuk menjadi Propinsi dikemukakan oleh Mr. Hazairin yang menjadi Residen kedua di tahun 1946. Juga disponsori oleh putera-putera daerah antara lain H. Hasan dan H.M. Hosein.

Alasan yang menjadi dasar untuk berotonomi penuh adalah dikemukakan bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa wilayah Propinsi yang terlalu luas dapat menjadi batu penghalang bagi penyebar luasan kemakmuran. Oleh karena itu wajarlah apabila Bengkulu ini lepas dari Propinsi Sumatera Selatan.

Alasan yang kedua adalah bahwa Bengkulu yang dengan kekayaan alamnya yang melimpah, yang mempunyai putra-putra daerah yang cukup cakap, hal ini memberikan kesempatan yang baik. untuk mengatur dirinya sendiri melalui Propinsi yang berotonomi penuh.
Dengan adanya alasan-alasan tersebut maka Keresidenan Bengkulu, sejak saat itu berusaha melepaskan diri dari Propinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 1952 gagasan untuk menjadi Propinsi menjadi mekar kembali. Akan tetapi karena keadaan yang belum memungkinkan maka perjuangan itu agak tersendat-sendat jalannya. Namun demikian gagasan ini tetap menjadi pemikiran putera daerah itu sendiri.

Sekitar tahun 1962, gagasan yang lama terpendam, kini kembali menjadi pembicaraan masyarakat. Pembicaraan yang diawali oleh masyarakat ini, kemudian menjalar menjadi perbedaan yang sengit bagi masyarakat Bengkulu sendiri. Perbedaan ini juga masih bersifat individu dan sernbunyi-sembunyi.

Perjuangan yang tadinya bersifat individu, kemudian meningkat menjadi kelompok per kelompok. Sedangkan secara terorganisir baru terjadi pada tanggal 29 Agustus 1962, dan organisasi ini lebih dikenal dengan PANITIA 9.
Anggota dari pada Panitia 9 ini adalah sbb.:
1) St. Yakub Bachtiar (Wakil Ketua DPRD-GR). Ketua.
2) M. Thaher Dayoh (MPH/Bengkulu Utara) Penulis.
3) R.Abdullah (Residen Purnawirawan) anggota.
4) R.M. Akil (BPH/Bengkulu Utara, PSII) anggota.
5) M. Zein Rani (Veteran) ........ anggota.
6) Rivai Darwis (Purnawirawan Pegawai Pos) Anggota.
7) Mr. Thabri Hamzah (Pegawai Tinggi d/p) anggota.
8) Bahaudin Zulkan (anggota DPRD-GR Sumsel) anggota.
9) Adnan Ilyas (anggota DPRD-GR Sumsel) anggota.

Walaupun organisasi ini sudah ada, tapi Panitia ini dalam perjuangannya masih secara sembunyi-sembunyi. Panitia menyebabkan gagasan-gagasan tersebut secara beranting dari satu daerah ke daerah lainnya.

Anggota-anggota dari Panitia 9 melakukan hubungan dengan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di daerah-daerah Kabupaten. Apabila daerah Kabupaten tersebut memungkinkan untuk menerima gagasan tersebut, maka oleh anggota Panitia 9 itu, diadakan rapat. Tidak ketinggalan pula pemerintah Kabupaten dihubungi untuk mencari dukungan. Ternyata dukungan dari beberapa daerah mantap dan menghendaki agar Keresidenan Bengkulu dapat secepatnya menjadi suatu Propinsi yang berotonomi penuh.

Gagasan ini dari sehari ke sehari bertambah meluas. Putera-putera daerah yang berada diluar kota misalnya di Jakarta, Palembang, Bandung, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya memberi dukungan yang besar dengan rnemberikan dana-dana dalam perjuangan tersebut. Hal ini disanggupi oleh para pengusaha yang berasal dari daerah Bengkulu.

Selama perjuangan Keresidenan Bengkulu untuk menjadi Propinsi, ternyata pihak keamanan pun selalu mengamati gerak-gerik dari pada sponsor perjuangan tersebut. Walaupun gerakan ini masih bersifat sembunyi, akan tetapi oleh pers akhirnya tercium juga. Hal ini terbukti dengan penerbitan Surat Kabar harian "Trikora" yang terbit di Baturaja No. 6 tahun I tanggal 16 Desember 1962. Berita tersebut dimuat pada halaman pertama tentang gerakan perjuangan Keresidenan Bengkulu yang akan menjadi Propinsi Daerah Tingkat I. Dengan tersiarnya berita tersebut maka gerakan ini mulai bersifat terbuka. Masyarakat dan pemerintah Daerah di Palembang pun akhirnya mengetahui dengan jelas.

Dengan diketahuinya oleh Gubernur Selatan, maka perjuangan ini bertambah luas. Perjuangan kini sudah betul-betul harus terbuka demi memenuhi hati nurani masyarakat daerah Bengkulu. Panitia 9 akhirnya berkembang menjadi Badan Perjuangan Bengkulu menjadi Propinsi.
Dalam badan ini duduk berbagai kalangan di samping yang sudah duduk pada Panitia 9. Badan ini dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1962. Tanggal 18 Desember 1962 diadakan rapat umum, bertempat di Gedung Nasional Bengkulu, yang dihadiri oleh 150 orang tokoh tokoh masyarakat. Dalam rapat umum ini mendengarkan ceramah dari R. Abdullah. Ternyata setelah ceramah, rapat ini mendapat tantangan keras dari golongan komunis, sehingga rapat umum tidak berhasil.

Di Jakarta pun putera daerah yang ada disana juga mengadakan gerakan yang serupa gerakan ini terutama untuk menghadap ke Menteri Dalam Negeri agar persoalan Bengkulu dapat secepatnya terrealisasikan. Dukungan dari daerah dengan sepenuhnya mendapat persetujuan dari DPRD-GR daerah masing-masing. Persetujuan dari DPRD-GR tersebut dengan sidang-sidangnya antara lain Sidang DPRD-GR Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 Oktober 1963, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Nopember 1963 Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 27 Nopember 1963 dan Kotapraja Bengkulu dengan sidangnya tanggal 12 Desember 1963.

Dari sidang DPRD-GR, kemudian diadakan Musyawarah DPRD-GR Tk.II se-Keresidenan Bengkulu, pada tanggal 19 s/d 21 Desember 1963. Dalam musyawarah tersebut telah menerima secara aklamasi bahwa daerah Keresidenan Bengkulu di regrouping kedalam daerah tingkat I Bengkulu yang baru.

Pada tanggal 15 Maret 1964 telah diadakan Kongres Rakyat, Dalam kongres ini dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, DPRD-GR, Partai Politik, Cendekiawan dan Sarjana sebanyak 250 orang.

Hasil dari pada Kongres itu adalah :

1) Menuntut dan mendesak supaya Pemerintah Pusat dalam waktu yang singkat memberi status daerah Tingkat I kepada daerah Bengkulu yang wilayahnya meliputi Keresidenan Bengkulu.

2) Untuk mensukseskan tuntutan tersebut di angka 1, rakyat Indonesia se-Keresidenan Bengkulu secara konsekwen akan melaksanakan Panca Program Front Nasional dan Tri Program Pemerintah yang tersebut program aksi Kabinet Kerja Gaya Baru.

Dalam Kongres ini diputuskan juga untuk membentuk badan tetap untuk memperjuangkan Bengkulu menjadi Propinsi dengan nama "Panitia Persiapan Daerah Tingkat I Bengkulu", yang beranggotakan sebanyak 62 orang.

Pada Kongres kali ini, dari golongan Komunis yang dulunya ingin selalu menggagalkan perjuangan, maka setelah Kongres ini menjadi kebalikannya. Malahan golongan ini merasa bahwa seolah-olah dialah yang memperjuangkan sejak semula. Padahal dulunya golongan Komunis ini paling gigih menentang perjuangan Bengkulu menjadi Propinsi.

Pada tanggal 18 September 1964 dikirimlah Delegasi I dengan diketahui oleh A. Wahid menuju Jakarta.

Selama di Jakarta delegasi telah menemui beberapa Pimpinan Partai Politik dan Menteri Dalam Negeri. Hasil dari pada pertemuan dengan pimpinan Partai Politik, mereka mendukung sepenuhnya akan perjuangan itu. Delegasi I ini dinilai cukup berhasil. Karena pada saat itu keadaan politik memuncak masalah Nasakomisasi sehingga ada dalam Badan Panitia itu yang merasa tidak setuju terhadap politik itu. Dengan ketidak setujuan sehingga beberapa orang dari Badan itu ditarik, di antaranya Hanan Gilik SH di tarik dari Daerah Bengkulu.

Pada tanggal 27 Nopember 1965 DPRD-GR Propinsi Sumatera Selatan mengadakan sidangnya yang ke-13. Setelah mendengarkan pidato Adnan Ilyas tentang tuntutan Bengkulu menjadi Propinsi, maka dewan mengadakan Pemandangan Umum daripada anggota. Pada umumnya para anggota dapat menerima tuntutan Rakyat Bengkulu.
Oleh karena itu Sidang Paripurna ke-II rapat ke-13 DPRD-GR Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Ketuanya Sugiharto, secara aklamasi menerima tuntutan rakyat daerah Bengkulu menjadi Daerah Tingkat I Bengkulu.

Delegasi ke II kemudian menuju ke Jakarta lagi untuk menemui Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Pertemuan-pertemuan selalu diadakan, yang pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1967, Bengkulu

secara yuridis telah terbentuk. Sedangkan Peraturan Pelaksanaannya dituangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968.

Pada akhirnya perjuangan yang panjang itu, diresmikan pada tanggal 18 Nopember 1968, dengan Pj. Gubernur/Penguasa Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu adalah M. Ali Amin, SH. Hal ini dituangkan di dalam Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Nopember 1968 No. 43/M/1968.

2. PENYELENGGARAAN HIDUP

1. Kehidupan Sosial Ekonomi padaa jaman Revolusi fisik (1945 ― 1949).

Daerah Bengkulu yang meliputi daerah seluas lebih kurang 21.082 Km2, terdiri dari bagian Barat merupakan daratan terendah yang membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 600 Km. Daerah ini penuh dengan aliran aliran sungai yang besar dan kecil serta hutan-hutan yang lebat. Sedangkan daratan tinggi di sebelah Timur daerah ini merupakan daerah yang sangat subur dan amat baik untuk pertanian.

Pada jaman revolusi fisik ini, kehidupan masyarakat sangat sulit. Hal ini karena pada masa itu keadaan lagi perang. Penduduk untuk mencari makan dengan cara menjual apa yang ada. Kehidupan untuk mencari mata pencaharian sangat sulit. Daerah pertanian yang dulunya semasa perang dan pendudukan Jepang musnah, kini kembali diadakan perawatan kembali.
Daerah-daerah pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara, seperti Kemumu dan Aur Gading diadakan rehabilitasi. Daerah ini dipugar kembali karena irigasi bekas jajahan Belanda masih berjalan dengan baik.

Dalam sektor perkebunan diadakan peremajaan kembali. Kebun-kebun milik rakyat diberikan insentif agar diperbaiki. Hal ini untuk dapat merangsang perekonomian daerah. Kebun-kebun kopi, teh, karet yang pada masa itu sebagai barang ekspor ke luar negeri, karena politik bumi hangus maka perkebunan­-perkebunan itu menjadi hancur.

Pemerintah daerah untuk mengatasi keadaan yang sulit ini kemudian mencetak uang, yang disebut dengan uang PMR. Sedianya uang MPR hanya untuk daerah Bengkulu, akan tetapi ternyata uang itu laku juga keluar daerah Bengkulu. Pembuatan uang ini, sewaktu Bung Hatta mengadakan inspeksi ke Bengkulu di tahun 1947, pernah menegur Residen Hazairin, ditakutkan uang sendiri ini berakibat kurang baik dalam bidang Moneter. Ternyata hasil tidak demikian, malahan daerah-daerah lain mencoba untuk mencontohnya.

Residen pada waktu itu berani untuk mencetak uang sendiri, karena Bengkulu mempunyai tambang Mas yang pada masa itu masih aktif berproduksi. Malahan pada masa perang kemerdekaan Bengkulu dengan masnya dapat membantu Pemerintah pusat untuk membeli pesawat terbang.

Adapun perkembangan produksi mas dari daerah Lebong Tandai adalah sebagai berikut :

a. Tahun 1945 =  201,1 kg mas.

b. Tahun 1946 =  51,1 kg mas.

c. Tahun 1947 =  25,8 kg mas.

d. Tahun 1948 =  35,9 kg mas.

Pertambangan mas ini, mengalami

kemunduran, akibat pada masa itu sedang menghadapi Perang Kemerdekaan II. Belanda memasuki Bengkulu sekitar awal tahun 1949 dan mau menerobos daerah ini. Karena hubungan komunikasi dengan daerah ini sudah putus sehingga Belanda tidak dapat membuat pos yang terpenting di daerah Bengkulu pada waktu itu. Dengan adanya pemboman oleh pihak Belanda sehingga pertambangan mas itu juga mengalami kerusakan berat. Kerusakan ini berakibat tambang mas di Lebong Tandai tidak berproduksi lagi, akan tetapi sekarang sudah diusahakan oleh rakyat setempat.

Salah satu yang menyokong dalam kegiatan perekonomian adalah adanya prasarana jalan yang baik. Jalan-jalan pada saat revolusi fisik berlangsung, keadaannya masih cukup lumayan. Perhubungan antar daerah cukup lancar.

Asal tidak melewati jembatan, karena jembatan saat itu sudah banyak yang putus akibat politik bumi hangus. Perbaikan jaman revolusi belum memungkinkan karena perang melawan Belanda masih berkecamuk dengan hebatnya.

2. Kehidupan Sosial Ekonomi sesudah pengakuan kedaulatan.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia mulai diakui oleh pihak Belanda sekitar akhir tahun 1949. Satu demi satu tentara Belanda ditarik dari daerah ini. Keamanan berangsur-angsur pulih kembali. Para petani penduduk mulai kembali ke rumah masing-masing untuk menikmati alam kemerdekaan, sesudah beberapa bulan harus mengungsi ke hutan-hutan belantara.

Sejak tahun 1950 pertanian-pertanian yang tertinggal oleh karena perang, mulai dikerjakan kembali. Kebun-kebun rakyat diperluas dan diremajakan dari tahun ke tahun. Pada masa ini di dalam sektor pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari tahun ke tahun areal persawahan menunjukkan kenaikan yang meningkat. Hutan yang belum dibuka mulai dijamah oleh tangan-tangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Bengkulu sudah naik dalam angka kepadatan penduduk. Kenaikan angka kepadatan penduduk ini, selaras dengan kedudukan perekonomian yang semakin tahun semakin membaik. Namun demikian pasang surut dalam perekonomian di Indonesia juga banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di daerah ini. Sejak tahun 1950 s/d 1957, hasil bumi daerah Bengkulu kian tahun kian meningkat dan mencapai target yang ditentukan.
Tahun 1958 s/d 1962 kian menurun dan pada tahun 1965 keadaan hasil bumi sangat buruk sekali hasilnya. Keadaan demikian karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI.

Mengenai kopi sebagai bahan ekspor sekitar tahun 1950 s/d 1957 sangat baik. Dalam masa ini kebun-kebun diremajakan dan diperluas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perhubungan pada masa ini masih cukup baik, sehingga pemasaran hasil-hasil dari Bengkulu sangat cepat dikeluarkan dari daerah ini. Dengan demikian maka perekonomian berjalan dengan lancar.

Perhubungan mulai mengalami keadaan yang buruk ketika tahun 1956. Sejak tahun ini biaya pemeliharaan jalan berkurang sedangkan panjang jalan bertambah panjang. Hal yang demikian berakibat yang buruk di dalam perekonomian di daerah Bengkulu.

Dalam bidang perikanan juga kelihatan kenaikan yang sangat menonjol. Seperti dibagian barat Bengkulu adalah lautan Indonesia yang sangat luas. Oleh karena itu prospek atau masa depan perikanan di Bengkulu ini sangat baik. Dalam tahun 1958 perikanan laut ditaksir sekitar 680.945 kg. untuk setiap bulannya (sumber kenang-kenangan Bengkulu menjadi Propinsi).
Hasil-hasil perikanan laut ini sebagian besar dijadikan ikan asin, terutama untuk diperdagangkan untuk keluar daerah.

Hasil-hasil lain dalam menunjang perekonomian daerah adalah palawija antara lain : jagung, singkong dan ubi rambat. Kesemuanya ini memberikan tambahan bagi penduduk daerah Bengkulu itu sendiri.

3. Kehidupan Sosial Ekonomi sesudah terbentuknya Daerah Tingkat I.

Sejak diresmikannya Bengkulu menjadi Propinsi pada tanggal 18 Nopember 1968, maka derap perekonomian di Bengkulu mengalami kenaikan yang pesat. Bengkulu yang mempunyai luas daerah sekitar 21.082 Km2, ternyata baru 25% yang dapat diusahakan menjadi areal yang produktif.

Secara struktural keadaan perekonomian propinsi Bengkulu merupakan perekonomian agraria dengan potensi utama perkembangan terletak pada sektor pertanian dalam arti luas tercakup di dalamnya adalah perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

Penduduk Bengkulu lebih dari 70% berada di pedesaan. Dari sejumlah penduduk itu, 50% merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari 70% bekerja di sektor pertanian, sedangkan selebihnya bekerja di sektor-sektor lain.

Dari data di atas, maka jelaslah bahwa pertanian memegang peranan yang sangat penting. Pada tahun 1917 luas panenan sekitar 79.000 Ha telah menghasilkan padi kering 225.955 ton. Hasil padi yang cukup surplus ini, berakibat bahwa tunjangan pangan untuk pegawai negeri diberikan dalam bentuk uang.

Dalam melengkapi di sektor pertanian ini maka dibangunlah irigasi, terutama di daerah-daerah yang memungkinkan untuk daerah persawahan. Dengan sempurnanya irigasi ini hasil pertanian pun tentunya akan meningkat.

Kegiatan lain yang paling menonjol adalah di sektor perkebunan. Hasil perkebunan ini merupakan penggerak dari kegiatan perdagangan, yang hasil cukup besar. Usaha pertanian tanaman perdagangan ini adalab kopi cengkeh, teh, lada dan karet. Peremajaan terhadap perkebunan-perkebunan ini digiatkan kembali. Peremajaan ini sebagai tindak lanjut terhadap tanaman yang umurnya tua, yang merupakan tanaman-tanaman sisa-sisa dari jaman penjajahan dahulu.

Hasil-hasil dari perkebunan ini terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai penghasil karet yang dikirimkan ke Padang, melalui pelabuhan Muko-muko atau melalui pelabuhan Bengkulu. Sedangkan dari Kabupaten Rejang Lebong yang dapat dikirim dari daerah ini adalah kopi. Hasil kopi ini dikirim ke luar daerah melalui Lubuk Linggau atau langsung ke Jakarta melalui pelabuhan Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai penghasil cengkeh mengirim hasilnya melalui pelabuhan Bintuhan langsung ke Jakarta.

Propinsi Bengkulu yang mempunyai hutan seluas 1.084.311 Ha. yang terdiri dari hutan ekonomis seluas 876.311 Ha, dan non ekonomis seluas 208.000 Ha. Hutan tersebut tersebar di tiga Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong. Hutan ekonomis telah dimanfaatkan dengan penebangan kayu oleh perusahaan-perusahaan antara lain PT. Sarana Usahanta, PT. Incomo, PT Maju Timber dan PT. Budi Sasanti Hayu. Hasil dari pada kayu ini di ekspor keluar negeri merupakan hasil tambahan bagi daerah Propinsi Bengkulu.

Dalam kaitannya dari sektor pertanian ini adalah sebagai penunjang perekonomian rakyat adalah usaha-usaha dalam sektor perikanan dan peternakan. Perikanan pada saat ini belum dapat digarap dengan sempurna. Hal ini karena peralatan dan sarana yang ada belum dapat diperlengkapi. Hingga kini eksploitasi dalam bidang perikanan ini masih bersifat tradisional, walaupun juga ada yang dilakukan dengan motorisasi. Usaha motorisasi ini kemungkinan akan bekembang dengan pesat, mengingat daerah Bengkulu terletak di daerah pesiar laut sepanjang 600 Km. Sebagai hasil terbesar da1am sektor pertani­ dalam periode tahun 1969 sampai dengan 1974 adalah sebesar 5.000 ton yang terjadi pada tahun 1972, terdiri dari ikan laut sebesar 3.050 ton dan ikan darat sebesar 1.950 ton.

Di sektor peternakan merupakan penambahan ekonomi terutama masyarakat di pedesaan. Hasil dari pada peternakan ini belum dapat diandalkan untuk kebutuhan daerah ini sendiri, oleh karena itu kebutuhan akan peternakan masih memerlukan dari luar daerah. Akan tetapi kemungkinan pada masa depan daerah ini akan dapat mengekspor hewan hewan ternak untuk daerah lain.

Masalah pokok yang menjadi pemikiran Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, adalah bagaimana agar hasil pertanian itu dapat dinikmati rakyat secara langsung. Untuk ini pemerintah daerah menganjurkan kepada rakyat agar menanam tanaman keras seperti kopi, cengkeh, kayu manis dan sebagainya.
Ternyata gagasan tersebut mendapat dukungan yang baik dari masyarakat. Hasil tanaman keras ini tidak terlalu lama untuk memetik hasilnya, sedangkan produksinya adalah untuk barang ekspor.

Suatu hal yang harus dipenuhi dalam melancarkan roda perekonomian adalah menyangkut sarana perhubungan. Pembangunan untuk daerah Bengkulu, sejak perang kemerdekaan yang lalu mengalami kerusakan berat.
Biaya pemeliharaan sangat minim, sedangkan kerusakan bertambah cepat. Ketidak sempurnaan perhubungan ini telah menyebabkan daerah propinsi (regional) Bengkulu terbagi dalam wilayah ekonomi yang terpisah (independent) antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Belum sempurnanya perhubungan ini, sehingga hasil-hasil dari daerah tidak dapat diangkut untuk dipasarkan keluar daerah lain. Sebaliknya harga barang-barang hasil produksi dari luar Propinsi Bengkulu menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan pendapatan riel dari masyarakat menjadi kecil. Menghadapi tantangan yang demikian, maka Pemerintah Daerah untuk pertama sekali mengadakan perbaikan sarana perhuhungan ini.

Perbaikan sarana Perhubungan ini termasuk didalamnya adalah perbaikan jalan dan jembatan serta pelabuhan laut, pelabuhan udara dan komunikasi. Pemecahannya dengan cara pertama sekali perbaikan jalan yang sudah ada. Pada Pelita I ternyata hasilnya sudah tampak dengan jelas, jalan dan jembatan untuk daerah Bengkulu mengalami kemajuan walaupun belum sesempurna yang diingini.
Taraf berikutnya dengan mengadakan perbaikan pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk mengekspor barang-barang keluar daerah. Volumenya hingga akhir tahun 1975 cukup meyakinkan apalagi kalau pelabuhan Samudera Pulau Baay akan berfungsi berarti arus barang dari dan ke Bengkulu akan mengalami kenaikan yang menyolok. Pelabuhan Pulau Baay ini sampai kini masih dalam taraf penelitian yang nantinya akan dikerjakan.

Jumlah tenaga kerja untuk propinsi Bengkulu masih terbatas sekali. Untuk mengatasi hal ini maka didatangkanlah para transmigrasi daerah Pulau Jawa. Dengan kedatangannya para transmigran ini dapat dapat diharapkan mempercepat akan perkembangan perekonomian daerah ini.

Sejak sebelum Bengkulu ini menjadi Propinsi, para transmigran ini sudah menempati beberapa daerah. Kemudian setelah terbentuknya Propinsi, frekwensi pemasukan transmigranpun diperlipat gandakan. Daerah-daerah yang telah dapat ditempati transmigran antara lain di Kemumu, Pekik Nyaring dan Talang Boseng. Sesudah adanya Pelita I untuk propinsi Bengkulu pemasukan transmigrasi ini cukup banyak malah akhir tahun 2000-an masih dapat mengharapkan sampai 100.000 KK.

Pemasukan transmigrasi ini juga didasarkan kepada luas yang besar, sedangkan penduduknya hanya 26 jiwa/km2 (Data tahun 1971 diambil dari buku REPELITA II Jilid 4).

3. KEHIDUPAN PENDIDIKAN DAN SENI BUDAYA.

1. Perkembangan Pendidikan.

Sesudah kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia, lapangan pendidikan menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan berkat dan derajat Bangsa itu sendiri. Untuk wadah pendidikan guru di Bengkulu, pada umumnya didirikan Sekolah guru umum (SSGO) 1 tahun. SGO ini lebih dikenal dengan sebutan KPKP KB (Kursus Pengajar Kursus Pengantar Kewajiban Belajar) sekitar tahun 1950 yang dipimpin oleh Rahim (alm.). KPKPKB di Manna pimpinannya M. Ali (alm.) dan di Curup dipimpin oleh Sakidjo, kemudian oleh Bustami.

Di Curup sebelum KPKPKB diubah menjadi SGB sebenarnya sudah ada pendidikan guru SGB asli tahun 1951 pimpinan Bustami dan pada akhirnya SGB Asli Curup bubar setelah KPKPKB mempunyai induk organisasi di Jawa, kemudian organisasi ini mengajukan usulnya pada pemerintah untuk mengubah pendidikan 1 tahun itu menjadi 2 tahun dan sesudah berhasil diperjuangkan lagi menjadi 3 tahun dan pada tahun 1953 diubah menjadi SGB.

SGB Bengkulu mulanya dipimpin secara bersama-sama oleh Thalib Majid, Bustami dan Salam, kemudian dipimpin sendiri oleh Thalib Majid. Dalam tahun 1951 di Bengkulu sudah didirikan SGA pimpinan Hutabarat dan setelah SGB ditiadakan, pimpinan SGA dialihkan pada Thalib Majid.

Dalam tahun 1965 SGA diganti menjadi SPG Negeri yang sekarang menempati Gedung bekas Sekolah Mulo jaman Belanda dulu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, pimpinannya secara berturut-turut dipegang oleh Thalib Majid, Ikram BA dan sekarang Drs. Sutrisno. Disamping wadah pendidikan Guru itu tadi, sesudah Kemerdekaan RI banyak sekolah-sekolah swasta didirikan antara lain SMP swasta yang didirikan di Bengkulu tercatat : SMP Islam tempat belajar di kantor Penerangan bagian atas depan lapangan Merdeka Bengkulu, dan SMA tempat belajar di kantor DPU Propinsi Bengkulu sekarang.

Daerah Bengkulu yang merupakan suatu Keresidenan, di daerah ini sudah terdapat beberapa sarana pendidikan Sekolah Menengah, Sekolah Pertanian dan Sekolah-sekolah keagamaan, disamping sekolah-sekolah guru itu tadi, Sekolah dasar tersebut di beberapa daerah dalam Bengkulu ini. Selama Bengkulu ini masih menjadi Keresidenan, lembaga pendidikannya bekas dari jaman penjajahan dahulu. Namun demikian kian lama kian meningkat seperti terlihat pada daftar di bawah ini : k.l. 250 buah sekolah dasar, 20 buah sekolah lanjutan tingkat pertama, 5 buah sekolah lanjutan tingkat atas dan 2 buah fakultas (data diambil menjelang Bengkulu menjadi daerah tingkat I).

Sesudah Bengkulu menjadi Propinsi, kebutuhan akan tenaga ahli kian meningkat. Peningkatan ini hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan dari putera-putera daerah ini. Sedangkan sarana-sarana untuk ini masih belum terlengkapi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah merencanakan untuk membangun sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan ini baik yang setingkat dengan SLTP maupun dengan sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Pemenuhan akan kebutuhan tenaga yang trampil ini sangat mendesak sekali. Pada tahun pertama disusunlah untuk mendirikan Sekolah Teknik. Kemudian beberapa Sekolah Kejuruan lain menyusul. Beberapa daerah di Ibu kota Kabupaten dalam Propinsi Bengkulu mendirikan Sekolah Menengah Atas maupun Pertama baik umum maupun kejuruan.

Kenyataan yang ada semua sekolah yang didirikan penuh sesak akan murid-murid Sekolah yang ingin masuk dalam Sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Bengkulu grafiknya menaik. Lulusan dari SLTA kian lama kian bertambah, sedangkan banyak lulusan itu menginginkan tetap seolah didaerahnya sendiri. Ini berarti tantangan untuk mendirikan beberapa Perguruan Tinggi yang diperlukan. Sedangkan tenaga pengajar atau Dosen bagi daerah Bengkulu tidak mengalami kesulitan. Tenaga ini cukup ada dan tersedia dan juga mempunyai dedikasi kepada pendidikan. Sesudah Bengkulu menjadi Propinsi, pertumbuhan Perguruan Tinggi prospeknya cukup baik. Hal ini didorong karena perlunya tenaga-tenaga yang terampil untuk tingkat Sarjana maupun Sarjana Muda. Pemenuhan kebutuhan akan tenaga ini tentunya harus diperoleh di daerah itu sendiri.

Pendirian Perguruan Tinggi itu juga karena banyak lulusan SLTA yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi, terutama bagi lulusan yang keinginannya tetap berada di daerahnya.

Perguruan Tinggi Universitas Semarak Bengkulu, merupakan PT yang diasuh dan mendapat biaya dari Pemerintah Daerah. PT ini kemungkinan besar akan menjadi PT negeri untuk daerah ini. PT ini mendapat sambutan yang baik dari para lulusan SLTA. Kemudian berdiri pula Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bengkulu Cabang Jakarta. IKIP ini terutama menampung dari pada lulusan murid Sekolah keagamaan dan dari keguruan. Institut yang lain adalah IAIN Raden Fatah Cabang Palembang dan Akademi Administrasi Negara dan Fakultas yang ada di Curup dan Manna.

2. Perkembangan Seni.

Kebudayaan di daerah Bengkulu, masih termasuk dalam rumpun Melayu Polinesia. Salah satu aspek penjelmaan kebudayaan ini adalah tata adat sekapur sirih. Tata adat tersebut hingga kini masih tetap terpelihara dikalangan masyarakat Bengkulu.

Seni budaya yang cukup terkenal terutama di Kodya Bengkulu adalah Tabot. Kebudayaan ini sebenarnya bukanlah asli dari daerah Bengkulu, akan tetapi berasal dari India. Tabot ini sebenarnya terpengaruh oleh agama Islam, karena tabot ini dihubungkan dengan dua Pahlawan Islam yang telah meninggal dunia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Bengkulu cukup besar, mengingat penduduk Bengkulu sebagian besar beragama Islam.

Tabot sebagai perayaan yang dikaitkan dengan bulan Muharram. Perayaan ini dilakukan oleh masyarakat Bengkulu terutama yang masih mempunyai keturunan dari India. Pada acara Tabot ini keluarga pemilik Tabot membunyikan dol (gendang), disertai dengan mengusung semacam rumah-rumahan bertingkat yang melambangkan peti mati pahlawan Islam tersebut. Akhir dari upacara ini adalah dengan mengusung rumah-rumah tersebut ke suatu daerah yang disebut Karabelah, yang akhirnya dibuang ke sana.

Tarian yang ada di daerah ini, masih bersifat tradisional. Tarian yang semacam demikian biasanya digunakan untuk upacara-upacara penerimaan tamu Negara. Beberapa tarian itu antara lain :

Tarian sekapur sirih yang hanya ditarikan untuk tamu-tamu kehormatan. Karena dahulunya tarian ini hanya merupakan tarian persembahan bagi tamu-tamu yang hadir di Balai Bundar (masa kerajaan dahulu). Tarian ini biasanya dibawakan oleh beberapa putera dan puteri dengan diiringi dengan bunyian dan lagu.

Tarian dari Kabupaten Rejang Lebong adalah tarian kumbang Marak Bungo. Tarian ini menggambarkan gadis yang banyak penggemarnya. Penarinya semua memakai pakaian adat. Termasuk dalam tarian yang memakai pakaian adat ini adalah tari Kejeai, yang dibawakan oleh puluhan muda dan mudi.

Dari Kabupaten Bengkulu Utara yang terkenal adalah tari Gandai (daerah Muko-muko). Tarian yang menggambarkan kerja keras, yang dibawakan oleh gadis-gadis cantik berpakaian adat.

Sedangkan dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang terkenal adalah Tari Andun yang merupakan

tari upacara. Sebagai penarinya adalah sepasang pengantin, yang diramaikan oleh muda-mudi. Tarian lainnya adalah Gading Cempaka.

Di Bengkulu peninggalan benda-benda purbakala masih banyak yang belum dipugar. Pemugaran ini tentunya memerlukan biaya yang besar. Sedangkan peninggalan tersebut cukup banyak tersebar di daerah-daerah Kabupaten. Mengingat hal ini maka benda budaya yang ada di Bengkulu kurang mendapat perhatian. Walaupun demikian perkembangan cukup meyakinkan.

4. ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN.

1. Perkembangan agama.

Penduduk Propinsi Bengkulu mayoritas beragama Islam. Prosentase menunjukkan 95% pemeuk agama Islam, selebihnya peluk agama Katholik/Protestan, Hindu Bali dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa lainnya. Sebagai daerah dengan mayoritas beragama Islam, masyarakat pun banyak diwarnai oleh kebudayaan Islam. Pemerintah dalam mengembangkan masyarakatnya, tentunya berpegang kepada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. Pengembangan agama mendapat perhatian yang

cukup besar dari Pemerintah.

Prasarana keagamaan di perbanyak, kehidupan di masyarakat pun oleh pemerintah diarahkan untuk kemajuan masyarkat itu sendiri.

Pemugaran dari beberapa tempat ibadah dan sarana-sarana lainnya juga dari pemerintah mendapat perhatian dan dukungan untuk pengembangannya. Dalam bidang pendidikan keagamaan hingga saat ini cukup banyak tersedia. Sarana pendidikan ini tumbuh dimungkinkan, karena adanya pengembangan terhadap agama itu sendiri.

Kehidupan beragama mempunyai solidaritas yang sangat tinggi untuk daerah ini. Sebagai contoh adalah dalam penyelenggaraan MTQ, dari masyarakat segala lapisan mendapat dukungan dan partisipasi sepenuhnya. Masyarakat ini tidak saja dari Islam, tapi dari agama lain pun ikut partisipasinya. Hingga saat ini pertentangan antar agama tidak pernah ada, hal ini karena adanya pengertian dan toleransi dari masing-masing pemeluknya.

2. Kehidupan intelektuil.

Daerah Bengkulu yang masyarakatnya 70% petani; maka sifat pemikirannya adalah memanfaatkan tanah yang ada disekelilingnya. Karena dari para petani ini masih belum banyak mengubah sifat untuk berladang, maka banyak tanah di Bengkulu untuk dijadikan perladangan. Namun demikian sifat ini lama kelamaan mulai berubah, dari berladang menjadi bersawah dengan cara menetap. Perubahan ini tentunya karena adanya hubungan dengan dunia luar dari daerah sekitarnya.

Akibat pengaruh dari media massa juga banyak mengubah dari sifat-sifat peladang untuk dapat memanfaatkan tanah menjadi tanah pertanian. Perkembangan intelektual ini mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi dan terbukanya masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai sifat keterbukaan berarti masyarakat itu akan dapat menerima segala apa yang datangnya dari luar. Hal ini tentunya apabila sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Penerimaan suatu adat yang datangnya dari luar, biasanya oleh masyarakat tidak ditelan begitu saja. Akan tetapi akan diadakan penyaringan,

agar dapat disesuaikan dengan keadaan setempat.

Sifat keterbukaan dari masyarakat Bengkulu cukup baik. Dengan demikian alam pemikiranpun cukup banyak berkembang. Ide atau pemikiran yang datangnya dari luar, terutama yang untuk perbaikan masyarakat dapat diterimanya. Pemikiran masyarakat yang dulunya hanya inginkan menjadi pegawai, setelah melihat perkembangan ekonomi yang sangat pesat, maka pandangan yang demikian menjadi berubah. Kini masyarakat Bengkulu sudah dapat menilai sektor-sektor mana yang perlu untuk mendapat perhatian, terutama untuk memajukan daerah. Pandangan masyarakat petani dengan adanya Bimas, betul-betul i ide itu dapat diterima. Nyata hal itu dapat meningkatkan penghasilannya.

5. HUBUNGAN KELUAR.

1. Bidang Agama.

Daerah Bengkulu pada setiap tahunnya selalu mengikuti MTQ (Musabaqah Tilawatul Qur'an) tingkat Nasional. Pengikut sertaan dalam MTQ ini merupakan salah satu kegiatan dengan daerah luar.

Kontingen Bengkulu dalam setiap kegiatan ini, mencapai hasil yang cukup membangkitkan minat masyarakat untuk tetap berlomba.

Pengiriman haji ke Saudi Arabia, dari daerah Bengkulu sudah sejak lama dilakukan. Jemaah haji ini setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang besar. Hal ini karena ekonomi dari pada masyarakat disini cukup baik. Pengiriman jamaah haji ini dari tahun ketahun menunjukkan kenaikan yang besar terutama yang memakai pesawat terbang. Sedangkan dengan kapal laut kenaikannya tidak seberapa dari pada dengan pesawat terbang.

2. Bidang Seni Budaya.

Daerah Bengkulu sebagai daerah yang baru berkembang, maka diperlukan promosi untuk berkembang, maka diperlukan promosi untuk mengenal daerah ini. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mempromosikan seni budaya dan pariwisata daerah ini. Pengelolaan seni Budaya ini dilakukan dengan berbagai jalan. Baik berupa kunjungan kesenian ke daerah-daerah lain, maupun dengan kerja sama.

Dalam hubungan dengan pengenalan seni budaya Bengkulu ini, dan adanya Taman Mini Indonesia Indah merupakan sarana yang paling baik dalam mempromosikan daerah ini. TMII wadah yang paling baik dalam rangka mengadakan hubungan dengan daerah-daerah lain.

Dalam setiap kegiatan dari suatu kontingen yang akan keluar daerah, maka kepada kontingan selalu memakai pakaian khas daerah. Dengan demikian daerah lain akan mengetahui ciri khas dari daerah Bengkulu.

3. Bidang Ekonomi Sosial.

Perkembangan Bengkulu sebagai daerah Propinsi menunjukkan kepesatannya. Perekonomian daerah dalam wktu terakhir ini, menunjukkan kenaikan pendapatan per kapita penduduk daerah ini. Hal ini hanya dimungkinkan karena adanya hubungan yang baik dengan daerah luar. Sebagai penunjang dalam hubungan keluar ini adalah sarana-sarana yang terjamin, disamping hasil ekonomi yang cukup lumayan dan taraf sosial yang tinggi.

Ekonomi dan sosial mempunyai kaitan yang

erat sekali. Penduduk Bengkulu yang dapat menghasilkan tanaman ekspor sehingga dalam beberapa tahun tanaman tersebut sudah dikeluarkan dari daerah ini. Hubungan keluar dengan daerah lain sangat dimungkinkan. Dengan ekspor bahan-bahan seperti kopi, cengkeh, kayu manis dan lain-lain. Berarti secara tidak langsung sudah dapat mengadakan hubungan dengan dunia luar.

Kebutuhan akan pangan atau yang belum dapat diproduksi di daerah ini, untuk mencukupinya diperlukan pemasukan dari luar daerah ini. Faktor utama yang menunjang hubungan keluar ini, karena dalam beberapa tahun taraf kehidupan masyarakat Bengkulu, dapat dikatakan cukup memadai dari pada daerah-daerah lain yang sudah lama menjadi propinsi.

4. Bidang Pendidikan.

Bidang ini dalam mengadakan hubungan keluar di antaranya adalah dengan penataran-penataran keluar dari daerah ini. Beberapa fakultas yang ada di daerah ini merupakan cabang dari Universitas yang ada di Jakarta

dan Palembang, seperti IAIN Raden Fatah Cabang Palembang di Curup dan IKIP Muhammadiyah Bengkulu Cabang Jakarta sekarang menjadi STKIP.

Pengiriman utusan/pelajar ikatan dinas keluar daerah misalnya, mengikuti pendidikan APDN di Palembang atau ke Bandung. Pengiriman kontingen Olah Raga yang bersifat Nasional dan Regional.

5. Bidang Komunikasi.

Semasa Bengkulu menjadi Keresidenan, hubungan komunikasi di daerah ini sangat sulit. Hubungan antar daerah Kabupaten masih sangat sulit. Perkembangan demi perkembangan menunjukkan bahwa dalam bidang komunikasi daerah Bengkulu kondisinya cepat dapat diperbaiki. Hubungan dengan prasarana jalan satu-satunya yang dapat ditempuh dengan daerah lain melalui Curup sampai Lubuk Linggau. Kemudian kemajuan prasarana jalan ini adalah jalan melalui Kepahyang ke Pagar Alam, tetapi ke Muko-muko dengan melalui jalan darat masih sangat sulit. Jalan yang terbaik adalah melalui laut.

Jalan ke Bintuhan sudah dapat ditembus dan

sampai ke daerah Lampung.

Dengan diresmikannya RRI yang berkekuatan 10 Kw, perhubungan melalui RRI ini pun dapat dijangkau lebih luas lagi. Jangkauan yang dahulunya hanya beberapa daerah saja kini sudah dapat menjangkau seluruh Propinsi, malahan daerah lain pun dapat terlampaui.

Komunikasi dengan pusat Pemerintahan di Jakarta sudah dapat dikatakan lancar. Setiap saat kita sudah dapat berhubungan dengan telepon maupun telgram. Penyampaian surat menyurat pun sudah lancar sekali, sehingga frekwensi dari surat-surat ini baik dari atau ke Bengkulu menunjukkan kenaikan yang tinggi.

Suatu hal yang masih diidam-idamkan oleh masyarakat ini adalah siaran televisi. Televisi untuk daerah masing-masing, mudah mudahan dalam waktu dekat televisi terealisasi. Karena menurut rencana dalam tahun 1977, televisi sudah dapat menjangkau siaran ke seluruh Indonesia. Rencana untuk pembangunannya sudah ada, kini tinggal pengerjaannya saja.

--oOo--