Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Intelijen Negara

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan yang dan ikut umum, serta mencerdaskan melaksanakan kemerdekaan, kehidupan ketertiban perdamaian bangsa, dunia abadi, berdasarkan sosial keadilan sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis perlu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks, serta memiliki spektrum yang sangat luas; bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan intelijen negara yang profesional, penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen negara, serta untuk mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, penyelenggaraan intelijen negara sebagai lini pertama dari keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Intelijen Negara;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dariinformasi dan fakta-fakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen. Personil Intelijen Negara adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam Intelijen Negara. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa serta kepentingan nasional. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personil, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak diakses, diketahui, dan dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Masa Retensi Informasi Intelijen adalah jangka waktu penyimpanan informasi Intelijen. Informasi Intelijen adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang terkait dengan Intelijen. Pihak Lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan kontra Intelijen yang dapat merugikan kepentingan stabilitas nasional. Sasaran adalah target atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi penggalangan. Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang pelakunya tidak terbatas dari dalam negeri, melainkan bekerjasama dalam bentuk jaringan lintas negara dengan pelaku kejahatan yang sama di luar negeri.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: profesional; kerahasiaan; kompartementasi; koordinatif; integratif; netral; akuntabilitas; dan objektivitas.

Pasal 3

Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.

BAB II
PERAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 4

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan dapat mengganggu stabilitas nasional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kesejahteraan nasional.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi informasi Intelijen, serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah

dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berproses untuk mempengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi: dalam negeri; luar negeri; ideologi; politik; ekonomi; sosial budaya; pertahanan dan/atau keamanan; hukum; sumber daya alam; dan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN INTELIJEN NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Intelijen Negara dilaksanakan oleh: penyelenggara Intelijen Negara; dan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi Intelijen.

Bagian Kedua
Penyelenggara Intelijen Negara

Pasal 9

Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: Intelijen Tentara Nasional Indonesia; Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga koordinasi intelijen negara melalui pimpinan tertinggi dari masing-masing organisasinya.

Paragraf 1
Intelijen Tentara Nasional Indonesia

Pasal 10

Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen strategis dan pembinaan kemampuan Intelijen strategis dalam rangka mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11

Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen kriminal, dan penegakan hukum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka

mewujudkan keamanan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 12

Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen penegakan hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tugas, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Pemerintahan Daerah

Pasal 14

Selain penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah menyelenggarakan fungsi Intelijen pada bidang penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjalankan fungsi Intelijen, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintahan daerah wajib berkoordinasi dengan lembaga koordinasi intelijen negara melalui pimpinan tertinggi dari masing-masing organisasinya.

BAB IV
PERSONIL INTELIJEN NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Personil Intelijen Negara merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Intelijen.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

Setiap Personil Intelijen Negara berhak: mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen; mendapatkan perlindungan bagi keluarganya pada saat Personil Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen; dan mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 17

Setiap Personil Intelijen Negara wajib: merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara; menaati Kode Etik Intelijen Negara; mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara; dan melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional berdasarkan rencana kerja operasi sesuai dengan Kode Etik Intelijen Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumpah atau Janji

Pasal 18

Sebelum diangkat sebagai Personil Intelijen Negara, setiap calon Personil Intelijen Negara wajib mengucapkan sumpah atau janji Intelijen Negara sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, dan profesional. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kode etik Intelijen Negara di setiap tempat, waktu, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Intelijen Negara dalam keadaan bagaimanapun juga”.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Dewan Kehormatan Intelijen Negara

Pasal 19

Personil Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya terikat pada Kode Etik Intelijen Negara. Kode Etik Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga koordinasi intelijen negara.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara.

Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personil Intelijen Negara. Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga koordinasi intelijen negara.

Bagian Kelima
Rekrutmen dan Pengembangan Profesi

Paragraf 1
Rekrutmen

Pasal 21

Sumber tenaga Intelijen Negara berasal dari masyarakat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Intelijen Negara lainnya. Dalam upaya mewujudkan Intelijen Negara yang profesional, rekrutmen tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan melalui seleksi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala lembaga koordinasi intelijen negara.

Paragraf 2
Pengembangan Profesi

Pasal 22

Pengembangan kemampuan profesional Personil Intelijen Negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengembangan kemampuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala lembaga koordinasi intelijen negara.

Bagian Keenam
Perlindungan Personil Intelijen Negara

Pasal 23

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personil Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan pribadi dan perlindungan terhadap keluarganya.

BAB V
KERAHASIAAN INFORMASI INTELIJEN

Pasal 24

Informasi Intelijen bersifat rahasia. Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sistem intelijen negara; akses-akses yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya; data intelijen kriminal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dokumen tentang Intelijen berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional; dan personil Intelijen negara berkaitan dengan penyelenggaraan Keamanan Nasional.

Pasal 25

Kerahasiaan Informasi Intelijen ditentukan oleh Masa Retensi Informasi Intelijen. Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan berakhir apabila sengaja atau tidak sengaja informasi Intelijen diketahui oleh masyarakat. Masa Retensi Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan selesai sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 26

Informasi Intelijen yang dapat diakses publik, yaitu: Informasi Intelijen selain dari informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); Informasi Intelijen yang telah berakhir masa retensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); Informasi Intelijen yang telah diketahui oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4); dan Informasi Intelijen yang digunakan untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB VI
LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 27

Lembaga koordinasi intelijen negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 28

Lembaga koordinasi intelijen negara menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) baik di wilayah dalam negeri maupun luar negeri. Selain menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara melakukan fungsi koordinasi Intelijen Negara.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 29

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas: melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen; menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah; melakukan perencanaan dan pelaksanaan operasi Intelijen; dan memfasilitasi dan membina kegiatan Intelijen di instansi pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), lembaga koordinasi intelijen negara bertugas: menyediakan bahan pertimbangan berdasarkan masukan dari Intelijen Negara kepada Presiden dalam penentuan kebijakan dan strategi nasional; mengoordinasikan aktivitas kontra Intelijen baik di dalam negeri maupun luar negeri; mengoordinasikan penggalangan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh Intelijen Negara; menyusun Kode Etik Intelijen Negara dan membentuk Dewan Kehormatan Intelijen Negara; dan

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lembaga koordinasi intelijen negara berwenang: menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh; menyediakan Intelijen bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi sesuai kepentingan dan prioritasnya; dan melakukan kerjasama dengan Intelijen negara lain. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) lembaga koordinasi intelijen negara berwenang: mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen; mengoordinasikan fungsi-fungsi Intelijen pada masing-masing Intelijen Negara; dan menata dan mengatur sistem Intelijen Negara.

Bagian Kelima
Wewenang Khusus

Pasal 31

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme, dan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Intersepsi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen. Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang. Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga jasa pengiriman uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan informasi kepada lembaga koordinasi intelijen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Organisasi

Pasal 32

Lembaga koordinasi intelijen negara dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala. Keanggotaan lembaga koordinasi intelijen negara meliputi pimpinan tertinggi Intelijen Negara.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala lembaga koordinasi intelijen negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan kepala dan wakil kepala, pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga koordinasi intelijen negara diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PEMBIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 35

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Intelijen Negara dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi intelijen negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 36

Laporan dan tanggung jawab kegiatan disampaikan secara tertulis oleh Intelijen Negara kepada Presiden melalui Kepala lembaga koordinasi intelijen negara.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 37

Pengawasan kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rangka pengawasan untuk melakukan pendalaman dan penyelesaian masalah terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara, Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi masalah Intelijen Negara dapat membentuk Panitia Kerja sesuai dengan kebutuhan. Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang yang dengan sengaja membocorkan informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi Intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap Personil Intelijen Negara yang membocorkan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 41

Setiap Personil Intelijen Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan, lembaga koordinasi intelijen negara sudah terbentuk. Sebelum lembaga koordinasi intelijen negara dibentuk, Badan Intelijen Negara tetap dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: kode etik Intelijen Negara; Dewan Kehormatan Intelijen Negara; rekrutmen Intelijen Negara; dan pengembangan kemampuan Intelijen Negara harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 44

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya UndangUndang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Intelijen Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal .......... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ............. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…..NOMOR………

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INTELIJEN NEGARA

I.

UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, integritas nasional, tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun demikian sejalan dengan perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia seperti demokratisasi, hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Namun demikian fenomena-fenomena tersebut juga dapat membawa dampak negatif seperti kejahatan transnasional yang merugikan kehidupan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan ataupun ancaman terhadap keamanan nasional.

Perlu diwaspadai, bahwa spektrum potensi ancaman nasional tidak lagi bersifat tradisional tetapi lebih banyak diwarnai ancaman non tradisional. Sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/atau luar tetapi juga ancaman asimetris yang bersifat global tanpa dapat dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian antisipasi terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan maupun isinya yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.

Upaya untuk melakukan antisipasi terhadap ancaman tersebut dapat terwujud dengan baik, apabila Intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini terdepan mampu melakukan deteksi dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yang potensi maupun aktual.

Intelijen Negara adalah lembaga pemerintah yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas Intelijen berdasarkan Undang-Undang tentang Intelijen Negara.

Metode kerja Intelijen Negara meliputi kegiatan-kegiatan seperti mengintai, menyadap; memasuki dan menggeledah bangunan, gedung, tanah pekarangan, dan kendaraan milik pribadi; serta menggeledah dan membuka barang-barang milik pribadi.

Penyelenggara intelijen negara terdiri atas Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan/atau Pemerintahan Daerah. Adapun penyelenggaraan fungsi Intelijen negara dikoordinasikan oleh Kepala lembaga koordinasi intelijen negara.

Keberadaan Intelijen negara tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan informasi Intelijen. Dalam Undang-Undang ini kerahasiaan informasi Intelijen ditentukan oleh masa retensi informasi Intelijen. Masa retensi informasi Intelijen adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk menunjang aktivitas Intelijen diperlukan tindakan cepat. Lembaga koordinasi intelijen negara memiliki wewenang khusus untuk melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme. Dalam rangka penegakan akuntabilitas Intelijen negara dilakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran.

Jaminan perlindungan hukum terhadap keseluruhan aktivitas Intelijen negara di dalam Undang-Undang tentang Intelijen Negara menjadikan Intelijen Negara yang profesional di dalam diri dan organisasinya, profesional di dalam pelaksanaan tugasnya, serta senantiasa mengedepankan asas akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Intelijen Negara kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Undang-Undang tentang Intelijen Negara dalam upaya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Intelijen negara, untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap undang-undang yang berakibat pada pengurangan hak-hak sipil dari warga negara.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setiap Personil Intelijen Negara harus mempunyai keahlian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen dilaksanakan secara rahasia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kompartementasi” adalah setiap kegiatan Intelijen terpisah satu sama lain, satu unit kerja Intelijen hanya diketahui oleh unit yang bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas koordinatif” adalah pengaturan, penyesuaian, dan keterpaduan dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas integratif” adalah sikap menyatu sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas netral” adalah bahwa setiap Personil Intelijen Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun termasuk dalam kehidupan politik, pengikut partai, golongan, paham, atau kepentingan tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Intelijen Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas objektivitas” adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau kegiatan Intelijen Negara.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “lini pertama” adalah dalam sistem keamanan nasional, Intelijen Negara terdepan dalam pendeteksian dan pencegahan dini guna menjaga dan mempertahankan keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Secara empiris, spektrum ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai bersifat nontradisional. Ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman simetris dari luar, tetapi juga ancaman asimetris yang bersifat global, dan sulit dikenali. Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengamanan” meliputi pengamanan dalam arti pengamanan internal (fungsi organik) dan pengamanan dalam arti kontra Intelijen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup Intelijen Negara” adalah hal-hal yang ditangani oleh Intelijen Negara dalam konteks kewilayahan dan bidang masalah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pimpinan tertinggi adalah Menteri untuk pimpinan tertinggi Kementerian, Ketua Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk pimpinan tertinggi Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Gubernur untuk pimpinan tertinggi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas. Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Perlindungan yang diberikan negara antara lain menjamin keselamatan personil Intelijen, memberikan kenyamanan, dan kerahasiaan dalam tugas.

Huruf b

Perlindungan yang diberikan negara antara lain menjamin keselamatan keluarga dari bahaya dan ancaman Pihak Lawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sebagai rambu-rambu agar tidak menyalahi HAM, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi standar

operasional kerja yang telah ditentukan dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja operasi” adalah pedoman pelaksanaan tugas bagi Personil Intelijen Negara agar memahami dan mengetahui prosedur yang harus dilakukan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini berasal dari masyarakat sipil dan/atau pendidikan formal yang mengkhususkan pada bidang Intelijen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sengaja” adalah dimaksudkan, direncanakan, memang diniatkan, dan/atau tidak secara kebetulan informasi disebarkan oleh aparat untuk kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan “tidak sengaja” adalah kecerobohan atau kelalaian aparat yang menyebabkan informasi jatuh kepada masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden berkaitan dengan:

2. pengangkatan pejabat eselon satu berkaitan dengan aspek keamanan;
3. pengamanan internal; dan
4. pemberian hak akses.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontra Intelijen” adalah kegiatan deteksi, investigasi, dan negasi terhadap upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen pihak lawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem intelijen negara” adalah rangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen Negara yang saling berkaitan, terarah, dan terkoordinasi dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman sehingga hasil analisisnya akurat, cepat, objektif, dan relevan untuk mendukung dan menyukseskan kebijakan, dan strategi nasional.

Pasal 31

Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dilakukan tanpa melalui Penetapan Ketua Pengadilan.

Yang dimaksud dengan melakukan “intersepsi komunikasi” antara lain melakukan kegiatan penyadapan telepon dan faksimile, membuka e-mail, pemeriksaan surat, pemeriksaan paket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pimpinan tertinggi adalah Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas. Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...