Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/732
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
- 722 -
Pasal 38
Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.
Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronis, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.
Judul bagian kelima dalam BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima Izin, Standar, Dispensasi, dan Konsesi
Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan lzin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk lzin apabila:
persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
