Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/708

- 698 -

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam; kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan; dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun.

Paragraf 2
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Pasal 152

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan

SK No 171708 A