Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/658

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-648-

paksaan Pemerintah Pusat; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Bagian Kesembilan
Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 116

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kesepuluh
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 117...

SK No 171658 A