Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/603

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-593-

Pasal 101

Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:

penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi; penciptaan dan penumbuhan usaha barrr yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 102

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas UMK-M sehingga mampu mengakses:

pembiayaan alternatif untuk UMK-M pemula; pembiayaan dari dana kemitraan; bantuan hibah pemerintah; dana bergulir; dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada Infrastruktur Publik

Pasal 1

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A . . .

SK No 171603 A