Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/501

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 491-

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 22

   Pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di lndonesia dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya. Pembuatan Film yang menggunakan Insan Perfilman asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan penggunaan lokasi dan Insan Perfilman asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 78

   Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat(2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan/atau Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: teguran tertulis; denda administratif; penutupan sementara; dan/atau pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan...