Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/491

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 481 -

Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 36

   Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan Cadangan Pangan Nasional. Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan skala mikro dan kecil.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 39

   Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan skala mikro dan kecil.

6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 68

   Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

(2) Pemerintah...

SK No 176492 A