Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/399

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 389 -

15. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 168

    Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

16. Di antara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 185A sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 185A

    Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 28, Pasal 32A, Pasal 33A, Pasal 77,Pasal 80A, Pasal 82, Pasal 107, Pasal 112, Pasal 116A, Pasal 1168, Pasal 135, atau Pasal 168 dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 188

    Badan Usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban terhadap manusia dan/atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

18. Ketentuan...