Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/353

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 7

   Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub urusan Jasa Konstruksi meliputi: penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 8

   Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9...

SK No 176354 A