Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/291

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 281 -

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 11

   Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 14

   Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.