Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/174

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-164-

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau memenuhi keperluan di dalam negeri.

1. Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.
2. Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

1. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
3. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.

7. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102 ...

SK No176175 A