Halaman:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu/19

oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ∗∗∗) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ∗∗∗) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ∗∗∗) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang­-undang. ∗∗∗)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-­undang.

<span id="BAB IXA ^∗∗)">BAB IXA ^∗∗)
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ^{∗∗∗∗)}

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-­batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang­-undang. ∗∗)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK ^∗∗)

Pasal 26

Yang menjadi warga negara ialah orang­-orang bangsa Indonesia asli dan orang-­orang bangsa lain yang disahkan dengan undang­-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. ∗∗) Hal-­hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang­-undang. ∗∗)

---

Keterangan:

∗)	Perubahan Pertama
∗∗)	Perubahan Kedua
∗∗∗)	Perubahan Ketiga
∗∗∗∗)	Perubahan Keempat