Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini belum diuji baca
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG POKOK POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa Undang undang nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778), tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
bahwa Undang Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum bagi seluruh perangkat Negara;
bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Pemerintah Daerah sejauh mungkin diseragamkan;
bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintah, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif;
bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung
jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama sama dengan dekonsentrasi;
bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah, selain didasarkan pada asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan berdasarkan asas tugas pembantuan;
bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Undang Undang tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
Mengingat:
Pasal pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang Undang dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973
tentang Garis garis Besar Haluan Negara;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk produk yang berupa Ketetapan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;
Undang undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671);
Undang undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
Undang undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
