Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang
membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang
penyelenggaraan IGD.
Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.
Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, atau badan usaha.
Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan
hukum.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
IG diselenggarakan berdasarkan asas:
kepastian hukum;
keterpaduan;
keterbukaan;
kemutakhiran;
keakuratan;
kemanfaatan; dan
demokratis.
Pasal 3
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat
dipertanggungjawabkan;
mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan
berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi; dan
mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat.
