Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari
11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 24
Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi
adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan,
penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian
kabupaten/kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 25
Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk
setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah
Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
