Halaman:TDKGM 01.220 Petunjuk bagi para Perintis Kebangsaan dan Kemerdekaan yang dapat tunjangan penghargaan dari Departemen Kesejahteraan Sosial.pdf/1

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah divalidasi


DEPARTEMEN KESEDJAHTERAAN SOSIAL

Djalan Nusantara 36

DJAKARTA.-



P E T U N D J U K

 bagi para Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan jang dapat tundjangan penghargaan.

P.P. 59/1958 Jo

I. Tundjangan penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah atas dasar Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960.

II. Tundjangan penghargaan ini adalah tundjangan pribadi.

III. Semua pembajaran uangnja dilakukan oleh K.P.P.N. jang bersangkutan melalui Kas Negara/Kantor Pos setempat, dengan tjara2 sebagaimana ditentukan oleh kantor2 tersebut.

IV. Djika jang berkepentingan pindah alamat, ia harus memberitahukannja kepada:

  1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) jang bersangkutan dan
  2. Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan, Departemen Kesedjahteraan Sosial di Djakarta, dengan menjebutkan tanggal dan nomer surat keputusannja.

V. Djika jang berkepentingan wafat, djanda atau keluarganja harus melaporkan kewafatan itu dengan menjebut tanggal dan nomer surat keputusan, kepada:

  1. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) jang bersangkutan.
  2. Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan, Departemen Kesedjahteraan Sosial di Djakarta.

VI. Djika jang berkepentingan wafat, kepada keluarganja dapat diberikan tundjangan 3 kali djumlah tundjangannja bulanan, dan dibajarkan sekaligus. Untuk ini jang berhak supaja berhubungan dengan K.P.P.N. jang bersangkutan.

VII. Kepada djandanja dapat diberikan tundjangan djuga, djika ia:

  1. mengadjukan permohonan.
  2. tidak kawin lagi.
  3. hidup dalam keadaan sukar.

Tjara-tjaranja mengadjukan permohonan sama dengan permohonan suaminja dulu, dengan disertai:

  1. Salinan surat kawin.
  2. Surat keterangnn kematian suaminja.
  3. Keterangan bahwa djanda tersebut tidak kawin lagi dan dalam keadaan hidup sukar, keterangan2 mana harus dilegalisir oleh Pamong Pradja setempat (serendah-rendahnja Tjamat);

dialamatkan kepada Menteri Kesedjahteraan Sosial u.p. Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan, Departemen Kesedjahteraan Sosial di Djakarta.-

Djakarta, 3 Djanuari 1961

Departemen Kesedjahteraan Sosial,
Kepala Sekretariat Urusan Perintis Kemerdekaan,

(M. Moh. Asikin).-