Halaman:Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ibu Kota Negara.pdf/1
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
IBU KOTA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada Pancasila;
bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum;
bahwa berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, memerlukan pengaturan untuk mengatur tata kelola Ibu Kota Negara;
bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan lainnya di Indonesia;
bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;
bahwa saat ini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara;
