Halaman:RUU Cipta Kerja - Signed.pdf/174

Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 45

    Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik. Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan. Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    
    Pasal 46

    Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal: penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika; pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; pemenuhan persyaratan keteknikan; pemenuhan aspek pelindungan lingkungan hidup; pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; penggunaan tenaga kerja asing; pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; pemenuhan persyaratan perizinan; penerapan tarif tenaga listrik; dan pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

174