Halaman:Public Information Disclosure Act 14 of Indonesia 2008.djvu/31
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:
memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut:
memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
memutuskan biaya penggandaan informasi.
Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua Kasasi
Pasal 50
Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.
