itu achirnja berhasil meletakkan dasar dari suatu sistim pendidikan nasional. Oleh beberapa orang Inggeris sendiri, bangsanja dituduh terlalu suka pada kebiasaan mentjitjil dalam membuat undang-undang.
Akan tetapi achirnja sampai djuga pada suatu sistim jang teratur. Baiklah kita ulangi disini unsur-unsur jang diatur lebih baik dalam Undang-undang 1944 itu.
Meskipun sedjak Undang-undang 1902 sudah diusahakan memasukkan pendidikan menengah kedalam sistim pendidikan nasional, dualisime masih tetap ada. Sampai tahun 1944 terdapat suatu tangga persekolahan "elementer", jaitu jang mengadjar murid sampai berumur 14 tahun, dan merupakan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rakjat djelata.
Walaupun diusahakan perbaikan-perbaikan, nama buruk jang dilekatkan pada djenis sekolah ini sukar hilangnja. Sedjadjar dengan itu, dan djuga merupakan duplikasi, terdapat pula pendidikan menengah jang mengadjar anak-anak dari umur 11 sampai 16 tahun atau lebih. Kurikulumnja lebih akademis dan menurut anggapan orang hanja djenis inilah pendidikan jang bernilai.
Meskipun Undang-undang 1944 itu suatu kemadjuan besar, perlu djuga dibentangkan disini kekurangan-kekurangannja. Uang sekolah disekolah menengah negeri dihapuskan, tetapi masih dipungut djuga dalam sekolah jang menerima subsidi langsung dari Pemerintah Pusat. Sekolah-sekolah itulah banjak jang menaikkan uang sekolahnja dan dengan demikian perasaan bahwa sekolah negeri itu tetap bernilai
rendah, bukan dihapuskan malah diabadikan. Walaupun sudah diusulkan bahwa sekolah swasta jang eksklusif itu harus menerima 25% dari muridnja dari sekolah rendah negeri atas beasiswa dari Pemerintah, masih tetap djuga terbuka kemungkinan menggondol tempat-tempat jang lebih banjak bagi anak-anak orang kaja jang sanggup membajar uang sekolah. Dan sebagaimana biasa dilakukan, orang-orang kaja mendaftarkan anaknja masuk sekolah jang terkenal itu setelah sibaji itu lahir !
Dengan demikian istilah "persamaan kesempatan" mendjadi agak menggelikan djuga. Djadi jang penting sebenarnja ialah setjepat mungkin memberi kepada sekolah-sekolah negeri kesempatan memperkemkan diri sedemikian rupa hingga dapat menjaingi public schools dalam segala hal. Dan ini berarti bantuan keuangan jang besar. Djuga perlu diingat bahwa sukarlah melepaskan dari fikiran rakjat gagasan jang mengatakan bahwa pendidikan jang dibajar itu tentu lebih tinggi mutunja daripada jang tjuma-tjuma disekolah negeri.
Djadi sebagaimana biasa dimana-mana, dengan keluarnja undang-undang itu belum tentu terdjamin terlaksananja gagasan jang muluk-muluk jang tersimpul didalamnja. Untuk itu kerdja-sama antara fihak jang berwadjib dan semua warga-negara dibutuhkan sungguh-sungguh.
72
