Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/445

- 445 -

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS

Nomor (1):

Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan terdaftar.

Nomor (2):

Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (3):

Diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.

Nomor (4):

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.

Nomor (5):

Diisi dengan pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.

Nomor (6):

Diisi dengan nomor surat penugasan dari pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan.

Nomor (7):

Diisi dengan tanggal surat penugasan.

Nomor (8):

Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (9):

Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (10):

Diisi dengan nomor urut.

Nomor (11):

Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (12):

Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (13):

Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (14):

Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (15):

Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (16):

Diisi dengan luas tanah.

Nomor (17):

Diisi dengan luas bangunan

Nomor (18):

Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Nomor (19):

Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.

Nomor (20):

Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.

Nomor (21):

Diisi dengan nilai pengalihan.

Nomor (22):

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.

Nomor (23):

Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pengurus Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang membuat laporan.