Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/441

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU PEJABAT MENGENAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor (1):

Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat jabatan yang bersangkutan terdaftar.

Nomor (2):

Diisi dengan nama jabatan yang melakukan pembayaran atau yang menyetujui tukar menukar.

Nomor (3):

Diisi dengan nama unit eselon I pejabat yang bersangkutan.

Nomor (4):

Diisi dengan nama unit eselon II pejabat yang bersangkutan.

Nomor (5):

Diisi dengan alamat instansi pejabat yang bersangkutan.

Nomor (6):

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak jabatan yang bersangkutan.

Nomor (7):

Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (8):

Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (9):

Diisi dengan nomor urut.

Nomor (10):

Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (11):

Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (12):

Diisi dengan jenis pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (13):

Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (14):

Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nomor (15):

Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (16):

Diisi dengan luas tanah.

Nomor (17):

Diisi dengan luas bangunan.

Nomor (18):

Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Nomor (19):

Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.

Nomor (20):

Diisi dengan nilai jual objek pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.

Nomor (21):

Diisi dengan nilai pengalihan.

Nomor (22):

Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi "-" bila tidak ada pembayaran, misalnya karena dikenai tarif 0%).

Nomor (23):

Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor (diisi "-" bila tidak ada pembayaran, misalnya karena dikenai tarif 0%).

Nomor (24):

Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.

Nomor (25):

Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pejabat yang membuat laporan.