Halaman:Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2024.pdf/131

Halaman ini tervalidasi

-131-

Pasal 162

Surat Pemberitahuan meliputi:
2. Surat Pemberitahuan Masa, yang terdiri atas:
  2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan:
    
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi;
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final pengungkapan harta bersih;
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela;
    Laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi;
  3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai:
    
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak;
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan;
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak; dan
    Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
  4. Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai;
  5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang terdiri atas:
  2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak;
  3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak; dan
  4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon;
  dan
4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
2. Dokumen Elektronik; atau
3. Formulir kertas (hardcopy).
Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk

jdih.kemenkeu.go.id