― 15 ―
djur dan . . . . . jang dapat kepertjajaan dari rakjat. Pelaksanaan itu harus diwudjudkan dengan djalan perwakilan rakjat, jang dibentuk setjara demokratis, jaitu rata dan adil.
Perwakilan jang rata dan adil, kata saja; pembatasan ini perlu agaknja, karena kerap kali kedjadian, ada perwakilan rakjat, namun tidak mewakili semua golongan, atau tidak nampak sebagai perwakilan jang merata, tetapi sebenarnja (karena jang membentuk hanja satu-dua golongan) lalu tidak dapat memenuhi rasa keadilan umum. Itulah sebabnja, untuk dapat menentukan kemauan rakjat jang sebenar-benarnja, perlulah adanja tjara pemungutan suara jang dapat memperoleh suara rakjat itu jang se-rata2-nja.
Sila jang ke-2 dan ke-5, a'ni „Perikemanusiaan” dan „Keadilan Sosial”, bolehlah dipandang sebagai „dasar” dan „isi” Pantja - sila. Sebagai dasar maka „Perikemanusian” tidak sadja memberi segala kemungkinan untuk memperluas serta memperdalam haluan - kenegaraan kita, namun Perikemanusiaan” itu mendjamin tetap adanja sifat keluhuran budi dalam azas - azas serta tudjuan kenegaraan dalam Republik kita. Ta' usah didjelaskan disini, bahwa „Keadilan - Sosial” pun membuka segala kemungkinan serta memberi djaminan pula tentang berbagai kepentingan rakjat seluruhnja, baik jang. bertali dengan penghidupan dalam masjarakatnja, maupun jang berkenaan dengan hidup kebatinannja.
IV. Kemanusiaan dan Ketuhanan.
Setelah mengetahui, apa jg. mendjadi „inti” atau „sari” dari pada Pantja - sila sewutuhnja (jaitu sifat, bentuk serta isinja) dan sebelum membitjarakan tjara penglaksanaannja jang pernah saja sebut „wirama"-nja, maka masih perlnlah kiranja kita menjelidiki lebih landjut akan arti atau tafsiran oleh chalajak diberikan pada tiap-tiap bagian dari pada Pantja-sila jg berlima-djenis itu. Ini perlu, karena guna penglaksanaan jg baik, masih perlu orang mengetahui segala imbangan timbal - balik antara kelima-limanja bagian Pantja-sila djuga imbangan antara Pantja-sila tadi sewutuhja, dgn
