Selanjutnya pada tahun 1980an, sejalan dengan msemakin meningkatnya perhatian dunia internasional atas perkembangan organized crime, praktek pencucian uang, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, serta peredaran uang hasil kejahatan, Australia memberlakukan of Crime Act 1987 (POC).200 Lalu pada tahun yang sama, Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 turut diundangkan, yang memungkinkan Australia untuk melakukan negosiasi dan membentuk perjanjian bilateral mmenyangkut asset recovery dari tindak pidana. Lebih jauh lagi, pada tahun 1988, Australia mengundangkan Financial Transaction Reports Act 1988 (FTRA) yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.201
Secara historis di Australia terdapat 2 (dua) rezim asset confiscation, yaitu conviction based confisciation legislation dan non-conviction based confiscation. POC merupakan conviction based confiscation legislation mengharuskan bahwa gugatan pidana (conviction) harus terlebih dahulu dilakukan untuk bisa melakukan asset confiscation. Secara tradisional, rezim ini melindungi hak hukum acara yang dimiliki oleh seorang tersangka atau tertuduh melalui diharuskannya proses gugatan pidana sebelum diambilalihnya aset (conviction before forfeiture) dan otoritas yang berwenang melakukan penuntutanlah yang memiliki beban pembuktian. 202
Negara bagian Western Australia pertama kali mengadopsi rezim non-conviction based forfeiture melalui
————
200 Ibid, hlm. 4.
201 Ibid.
202 Ibid, hlm. 8
~119~
