kasus J.W.Goldsmith, JR-Grant v. United States di mana Supreme Court secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim due process dari seorang innocent owner.177 Meningkatnya organized crime di tahun 1970an juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya instrumen ini. NCB sering digunakan oleh pemerintah federal AS untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan organized crime untuk memutus jalur uang dan financial support dari kejahatan seperti drugs trafficking atau illegal gambling.178
Kemudian rejim NCB berkembang lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan “fugitive disentitlement doctrine” atau doktrin pencabutan hak buronan, yaitu dalam 28 USC § 2466.179 Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana.180
Dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum
¹⁷⁷ Scott A. Hauert, “An Examination of the nature. Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture”, 20 (University of Dayton Law Review, 1994), hlm. 171.
¹⁷⁸Ibid.
¹⁷⁹ Stefan D. Casella, “Provisions of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases”, Op.Cit, hlm. 304.
¹⁸⁰ Ibid.
~113~
