Halaman:Kembali kepada Undang-undang dasar 1945.pdf/211

Lampiran XII.

KEPUTUSAN

PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI

No. 10/K /PK /1959

tentang

Rumusan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai

Badan Judikatip, jang akan diadjukan kepada rapat Pleno Konsti-

tuante untuk mendapat keputusan.

---

I.		Keputusan-keputusan pengadilan tidak boleh ditunda-tunda atau dihalang-halangi pelaksanaannja.
II.		Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara pidana menjebut aturan-aturan hukum jang mendjadi dasar keputusan.
III.		Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang ditetapkan dengan/oleh Undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.
IV.		Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.
V.		Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
VI.		Dalam hal-hal jang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap keputusan, jang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh Pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
VII.		Peradilan tata-usaha Pemerintah diserahkan pada badan peradilan atau kepada alat-alat kelengkapan lain jang susunan dan kekuasaannja diadakan dan diatur dengan Undang-undang.
VIII.	1.	Diseluruh Indonesia berlaku peradilan umum jang seragam.
	2.	Peradilan dilakukan setjara kolegial, ketjuali mengenai perkara-perkara bersifat ringan, jang ditentukan dengan/oleh Undang-undang.