Halaman:Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1984).pdf/245

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


(2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak setujunya, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(3) Para peninjau dilarang pula memasuki ruangan rapat pleno.

Pasal 105.

(1) Ketua rapat menjaga, supaya ketentuan-ketentuan dalam pasal 104 diperhatikan dan memelihara suasana yang tertib.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka ketua rapat memerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.

(3) Ketua rapat berhak untuk mengeluarkan peninjau-peninjau yang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi.

(4) Dalam hal termaksud dalam ayat (2) pasal ini ketua rapat juga menutup rapat.

BAB VIII.
MENGANJURKAN SESEORANG DAN
SURAT-SURAT MASUK.

Pasal 106.

(1) Apakah oleh undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diwajibkan mengajukan anjuran calon untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan cara pelaksanaannya.

(2) Cara pelaksanaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini bersifat rahasia.

Pasal 107.

Anjuran termuat dalam pasal 106 oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disampaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan calon-calon.

Pasal 108.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/atau meneruskannya kepada Komisi-komisi atau Panitia yang bersangkutan.

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Komisi, oleh Panitera Komisi dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi surat-surat itu.

246