Halaman:Amandemen I UUD 1945.djvu/3

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji-baca


(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
untuk menjadi undang-undang.
Pasal 21

     Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan
dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12
tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.