Halaman:Almanak lembaga-lembaga negara dan kepartaian.pdf/285

Selain dari pada Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang Dewan Perantjang Nasional tersebut diatas, maka diperlukan pula Peraturan Pemerintah berisi Peraturan Tata-Tertib Dewan Perantjang Nasional seperti disarankan pada pasal 10 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional dan sebuah Peraturan Pemerintah lagi, jang berisi aturan-aturan tentang pembiajaan D.P.N. dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.N., seperti disarankan pada pasal 12 ajat 2 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional. Kedua-dua Peraturan Pemerintah itu segera akan datang menjusul.

Djumlah anggota D.P.N. adalah menurut perintjian sebagai berikut:

I.	Ketua dan para Wakil Ketua D.P.N. (pasal-pasal 26 dan 13) ........
II.	Golongan-golongan fungsionil (pasal 24) .........	34 Anggota
III.	Sardjana dan ahli (pasal 22) ...................	6 Anggota
IV.	Fungsionil Daerah Swatantra tingkat I (pasal 23) ...	21 Anggota
V.	Pedjabat sipil dan militer (pasal 25) ..............	6 Anggota
		____________
	Djumlah ....	71 Anggota

Djumlah 71 orang Anggota D.P.N. itu tidak perlu semuanja diangkat serentak, sedangkan golongan III dan IV adalah pula mungkin berubah-ubah menurut keadaan.

Djumlah pegawai D.P.N. belum dapat diadjukan karena berhubungan dengan kemungkinan djumlah pegawai pembantu (rendah) jang dibutuhkan untuk pekerdjaan-bawahan dalam kantor Sekertariat di Djakarta.

Pegawai tingkatan atasan, menengah dan pegawai-pembantu dapat diperintji sebagai berikut:

I IV. ||Pegawai Menengah.

I.	Sekertaris Djenderal ...........	1 orang
II.	Sekertaris
	Sekertaris pribadi ................	5 orang
	(Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris Djenderal)
	Sekertaris I dan II seksi
	10 X 2 orang .....................	20 orang
	Sekertaris pada Sekertariat ......	4 orang
		____________
	Djumlah Sekertaris Djenderal dan Sekertaris-sekertaris .....	30 sekretaris
III.	Pegawai ahli ( warganegara dan asing)
V.	Pegawai-pembantu.
VI.	Pegawai penulis tjepat.
VIII.	Pegawai lain-lain.

277