Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1982: Perbedaan antara revisi

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tjmoel (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tjmoel (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 81: Baris 81:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982|13 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982|13 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|align=center|20-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
|40
|40
Baris 87: Baris 87:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982|14 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982|14 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|align=center|20-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
|41
|41
Baris 93: Baris 93:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982|15 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982|15 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|align=center|20-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
|42
|42
Baris 99: Baris 99:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982|16 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982|16 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|align=center|20-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
|Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
|43
|43
Baris 105: Baris 105:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982|17 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982|17 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|align=center|20-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
|44
|44
Baris 111: Baris 111:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982|18 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982|18 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|align=center|20-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
|45
|45
Baris 117: Baris 117:
|-
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1982|19 Tahun 1982]]
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1982|19 Tahun 1982]]
|align=center|28-Agust-1982
|align=center|28-Ags-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
|46
|46

Revisi terkini sejak 5 November 2011 16.56

Undang-Undang Republik Indonesia
tahun 1982
Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1982 25-Jan-1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relation And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality,1963) 2 3211
2 Tahun 1982 25-Jan-1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Mission, New York, 1969) 3 3212
3 Tahun 1982 01-Feb-1982 Wajib Daftar Perusahaan 7 3214
4 Tahun 1982 11-Mar-1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 3215
5 Tahun 1982 11-Mar-1982 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 13 3216
6 Tahun 1982 12-Apr-1982 Hak Cipta 15 3217
7 Tahun 1982 29-Jun-1982 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 29 3218
8 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975 30 3219
9 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976 31 3220
10 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977 32 3221
11 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978 33 3222
12 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979 34 3223
13 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang 40 3227
14 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 41 3228
15 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 42 3229
16 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar 43 3230
17 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin 44 3231
18 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado 45 3232
19 Tahun 1982 28-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 46 3233
20 Tahun 1982 19-Sep-1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri 51 3234
21 Tahun 1982 20-Sep-1982 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196 Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 52 3235

Catatan:

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi[sunting]