Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/XI Tahun 2011

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
 
Langsung ke: navigasi, cari
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/XI/2011
(2011) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan sejenis lainnya. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.15/MEN/XI/2011

TENTANG
JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan;


Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Inodnesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembarang Negara Republik Inodnesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/V/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 250/MEN/XII/2008 Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/VII/2010 tentang E-Government di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah satu kesatuan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai sarana pelayanan dan penyebarluasan informasi dalam rangka peningkatan pemahaman pengetahuan pengawasan ketenagakerjaan pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  2. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
  3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


  1. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Tata Kelola Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah penyusunan spesifikasi kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  4. Sumber Daya Manusia Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah pegawai yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam penggunaan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  5. Data Pengawasan Ketenagakerjaan adalah keterangan, pernyataan, fakta, angka, dan laporan yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan dalam format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
  6. Infrastruktur Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah piranti keras, piranti lunak, sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  7. Aplikasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  8. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
  9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
  10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.



Pasal 2
Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan pengawasan ketenagakerjaan dan merupakan satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan.



Pasal 3
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan tentang:


  1. bentuk, isi dan keanggotaan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  2. penyelenggaraan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
  3. pembinaan, pengembangan dan pemantauan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerja



BAB II
BENTUK, ISI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4
  1. Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan sarana pelayanan dan penyebarluasan informasi pengawasan ketenagakerjaan berbentuk sistem digital yang terpusat dan tersebar.
  2. Jaringan informasi yang terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengintegrasikan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
  3. Jaringan Informasi yang tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan dan menyebarluaskan data dan informasi pengawasan ketenagakerjaan.



Pasal 5
  1. Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan berisi data dan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
  2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    1. organisasi pengawasan ketenagakerjaan;
    2. peraturan perundang-undangan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
    3. program dan strategi pengawasan ketenagakerjaan;
    4. sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan;
    5. obyek pengawasan ketenagakerjaan;
    6. kegiatan pengawas ketenagakerjaan;
    7. perizinan, penetapan, rekomendasi, dan pengesahaan;
    8. kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
    9. kelembagaan dan mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan; dan
    10. hasil pemeriksaan, pengujian dan penyidikan pengawasan ketenagakerjaan.
  3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh pusat jaringan dan anggota jaringan, kecuali hasil pemeriksaan, pengujian dan penyidikan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.



Pasal 6
  1. Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
    1. pusat jaringan; dan
    2. anggota jaringan.


  2. Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Direktorat Jenderal.
  3. Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    1. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi;
    2. unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota; atau
    3. pihak lain.
  1. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
    1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
    2. lembaga/organisasi/institusi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk menjadi anggota jaringan, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.



Pasal 7
  1. Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pihak lain mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
    1. daftar perangkat lunak dan perangkat keras;
    2. riwayat hidup sumber daya manusia jaringan informasi; dan
    3. surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan.


  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Dinas pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat.



Pasal 8
  1. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta melakukan verifikasi.
  2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan atas permohonan keanggotaan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.



BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 9
  1. Penyelenggaraan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. tata kelola Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; b. sumber daya manusia Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; c. infrastruktur Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; d. aplikasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan e. data dan informasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  2. Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Interoperabilitas sehingga dapat diakses oleh sistem informasi kementerian yang dikelola secara terpusat oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  3. Untuk kepentingan pelayanan publik, informasi pengawasan ketenagakerjaan pada sistem informasi kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui alamat situs website resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


Bagian Kesatu
Tata Kelola Jaringan Informasi

Pasal 10
  1. Untuk pelaksanaan tata kelola jaringan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a:
    1. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk membangun, mengelola dan mengembangkan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup nasional, yang dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat;
    2. Gubernur membangun, mengelola dan mengembangkan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup provinsi, yang dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi;
    3. Bupati/Walikota membangun, mengelola dan mengembangkan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan lingkup kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota;
    4. Anggota jaringan pihak lain membangun, mengelola dan mengembangkan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai kegiatan pada lembaga/organisasi/institusinya.


  2. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga/organisasi/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Jaringan Informasi

Pasal 11
  1. Sumber daya manusia jaringan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari penyelenggara dan pengelola.
  2. Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetensi di bidang penyelenggaraan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan.
  3. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    1. Direktorat Jenderal untuk pusat jaringan;
    2. Dinas pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk anggota jaringan.


Bagian Ketiga
Infrastruktur Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 12
  1. Infrastruktur Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat memanfaatkan jaringan informasi yang sudah tersedia di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
  2. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar manual peralatan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi.



Bagian Keempat
Aplikasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 13
  1. Aplikasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d harus memenuhi standar interoperabilitas dan keamanan sistem informasi yang mudah digunakan.
  2. Aplikasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
    1. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
    2. dokumen arsitektur atau desain;
    3. dokumen teknis;
    4. dokumen manual, termasuk didalamnya hak login;
    5. dokumen standar operasi dan prosedur;
    6. dokumen kebutuhan sumber daya manusia; dan
    7. dokumen lain yang ditentukan oleh unit kerja yang bersangkutan.



Bagian Kelima
Data dan Informasi Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 14
  1. Data dan informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dikelola dalam satu kesatuan sistem yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.
  2. Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:
    1. pemasukan data;
    2. verifikasi dan validasi data;
    3. pengelolaan basis data;
    4. pemeliharaan aplikasi;
    5. pemutakhiran data; dan
    6. penyajian data.
  3. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pusat jaringan berasal dari anggota jaringan.
  4. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pemerintah provinsi berdasarkan data dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
  1. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pemerintah kabupaten/kota merupakan kondisi dan hasil pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada lingkup kabupaten/kota.
  2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada lembaga/organisasi/institusi merupakan kondisi dan hasil kegiatan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilakukannya.



BAB IV
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANTAUAN JARINGAN

Pasal 15
  1. Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengembangan dan pemantauan terhadap anggota jaringan.
  2. Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi melakukan pembinaan, pengembangan dan pemantauan terhadap anggota jaringan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota.
  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pelatihan bagi tim penyelenggara; dan
    2. pendampingan pengelolaan data dan informasi.
  4. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. sistem aplikasi atau perangkat lunak; dan
    2. penyiapan jaringan atau perangkat keras.
  5. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. pengelolaan data dan informasi;
    2. monitoring dan evaluasi; dan
    3. keamanan data.



Pasal 16
Segala biaya penyelenggaraan Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada anggaran pusat jaringan dan masing-masing anggota jaringan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Nopember 2011
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Nopember 2011

MENTERI

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDDIN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 709